Cetak SDM Unggul di Sektor Energi, PHSS Bekali 12 Pemuda Kaltim Sertifikasi Operator K3 Migas
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
MANDAILING NATAL -Bupati Mandailing Natal (Madina), Saipullah Nasution, secara tegas memerintahkan 12 camat di wilayahnya untuk menghentikan seluruh aktivitas tambang emas ilegal yang semakin marak dan merusak lingkungan.
Instruksi tersebut disampaikan melalui surat resmi Bupati Madina bernomor: 660/0698/DLH/2025 yang ditandatangani langsung oleh Saipullah pada Kamis, 17 April 2025.
Surat itu ditujukan kepada 12 camat yang wilayahnya terindikasi terdapat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Adapun 12 camat yang menerima instruksi tersebut adalah: Camat Huta Bargot, Naga Juang, Kotanopan, Muara Sipongi, Pakantan, Ulu Pungkut, Batang Natal, Lingga Bayu, Ranto Baek, Batahan, Natal, dan Muara Batang Gadis.
"Penghentian Pertambangan Emas Tanpa Izin," demikian bunyi perihal surat yang dikirimkan Bupati Madina.
Dalam surat itu, Saipullah menyampaikan keprihatinannya terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI yang semakin meluas.
Ia menilai kegiatan ilegal tersebut tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan hidup, tetapi juga membahayakan keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
"Menyikapi maraknya kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup sehingga mengancam kelangsungan prikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya," tulisnya.
Bupati Saipullah meminta agar para camat segera bertindak dan mengajak masyarakat menghentikan kegiatan tambang ilegal.
Ia juga menginstruksikan agar hasil penutupan tambang segera dilaporkan ke pemerintah kabupaten.
"Berkaitan dengan hal tersebut, saudara/i diperintahkan agar meminta kepada masyarakat untuk menghentikan segala kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah saudara/i dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Mandailing Natal," sambungnya.
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah diguncang isu keterlibatan ribuan pegawainya dalam aktivitas judi online. Menteri Sosial Sa
NASIONAL
JAKARTA Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 20222024 mulai bergulir di persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melepas 1.179 anggota Pramuka Sumatera Utara yang akan mengikuti Jambore Nasional (Jamnas)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah memiliki kesepahaman untuk menempatkan pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro. Kebijakan tersebut
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas angkat bicara mengenai pencopotan Camat Medan Timur, Fernanda, yang diduga melakukan penyalahgunaan wewe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan kebijakan mutasi terhadap Kapolda dan
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dijadwalkan mengunjungi Kejaksaan Agung pada Selasa, 11 Agustus 2026. Kunjungan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap mengembangkan kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sek
HUKUM DAN KRIMINAL