MEDAN -Komisi III DPRD Kota Medan mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan segera melakukan verifikasi dan validasi data wajib pajak, khususnya dari sektor tempat hiburan, restoran, dan hotel.
Langkah ini menyusul masih banyaknya pelaku usaha di Kota Medan yang belum memenuhi kewajiban pajaknya.
"Kami minta Bapenda Medan bersama OPD teknis segera melakukan verifikasi dan validasi data wajib pajak dan hasilnya disampaikan ke Komisi III DPRD Medan," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Medan, David Roni Sinaga saat menyampaikan rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Medan, Senin (21/4/2025).
RDP tersebut dihadiri oleh Bapenda Medan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag), Dinas Pariwisata, Satpol-PP, serta sejumlah pelaku usaha seperti perwakilan High5 Bar & Lounge dan Detonga Hotel.
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga meminta Dinas Pariwisata Kota Medan untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh tempat hiburan. Jika ditemukan tempat yang beroperasi tanpa izin, Dinas Pariwisata diminta segera menyurati Satpol-PP untuk menindak tegas.
Tak hanya itu, Dinas Koperindag Kota Medan juga diminta menindak tegas usaha yang belum mengantongi izin penjualan minuman beralkohol (minol).
"Kami ingin seluruh pelaku usaha taat terhadap peraturan dan kewajiban pajaknya. Jika tidak, harus ada sanksi tegas. Ini demi peningkatan PAD dan ketertiban usaha di Kota Medan," tegas David.*
(ss/J006)
JAKARTA Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menepis kabar yang menyebut maraknya praktik prostitusi di kawasan
Nasional
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan upaya pencarian terhadap tiga jemaah haji asal Indonesia yang dilaporkan hilang di Arab
Nasional
JAKARTA Hasil survei Konsumen Bank Indonesia (BI) terbaru menunjukkan meningkatnya pesimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan ke
Nasional
MEDAN Kebiasaan membuang ampas kopi ke saluran wastafel dapur ternyata bisa menimbulkan masalah serius pada sistem pembuangan air di rum
Sains & Teknologi
MEDAN Sosiolog dari FISIP UMSU, Shohibul Anshor Siregar, menyoroti ketiadaan prinsip mandat imperatif dalam sistem politik Indonesia seb
Politik
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengaku heran dengan langkah Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut yang menganggarkan Rp1,6 mil
Pemerintahan
NIAS UTARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir
Pemerintahan
JAKARTA Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Uru
Ekonomi
Oleh Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.,SEPERTI surya mentari yang menerangi semua ruang gelap hadirnya INSAN PERS di Republik Indones
Opini
PADANGSIDIMPUAN Kepolisian Resor (Polres) Padangsidimpuan berhasil mengungkap 12 kasus penyalahgunaan narkotika dan mengamankan 14 orang
Hukum dan Kriminal