JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Sinergi Antar Lembaga untuk Terlindunginya Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum", Selasa, 4 November 2025, di Grand Ballroom Hotel Ambara, Jakarta.
Acara ini menghadirkan Menteri PPPA, Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si., sebagai narasumber utama.
FGD ini merupakan upaya kolaborasi lintas lembaga untuk mencari solusi terbaik dalam perlindungan hak anak, khususnya bagi mereka yang pernah terlibat dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.Baca Juga:
Menteri PPPA menekankan pentingnya pendekatan berperspektif perlindungan anak dalam setiap proses hukum.
Ia menyoroti kasus anak-anak di Jawa Barat dan Jawa Timur yang ikut aksi demonstrasi tanpa menyadari risiko yang ditimbulkan.
"Kami menemukan banyak anak yang tidak tahu bahwa demonstrasi yang mereka ikuti bisa berujung anarki. Mereka ikut karena rasa ingin tahu, ajakan teman, atau informasi di media sosial," ujar Arifatul Choiri.
Ia menambahkan, beberapa anak bahkan diajak dengan dalih kegiatan lain seperti konser musik atau pertandingan sepak bola, namun berakhir di lokasi aksi demonstrasi.
Kondisi ini mengejutkan orang tua karena anak-anak harus berhadapan dengan proses hukum.
Meski demikian, Arifatul menegaskan bahwa pemerintah bersama Polri dan lembaga terkait berkomitmen untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, termasuk hak pendidikan.
"Berkat sinergi yang kami lakukan, anak-anak yang sedang menjalani proses hukum tetap bisa mendapatkan hak pendidikannya. Mereka tetap bersekolah secara daring," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga adalah kunci keberhasilan perlindungan anak, sejalan dengan arahan Presiden RI.
"Tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa berjalan sendiri. Semua harus berkolaborasi dan bersinergi. Hari ini kita melaksanakan semangat itu bersama," tegas Menteri PPPA.
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL
JAKARTA Motif di balik aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akhirnya terungkap. Empat prajurit TNI yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Diah Utami, resmi melantik sejumlah Ketua TP PKK kecamatan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik pemeriksaan berulang terhadap sejumlah biro travel haji dalam kasu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan ultimatum terakhir kepada Wikimedia Foundation untuk segera mendaftarkan
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta resmi menerima pelimpahan berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, A
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Situasi keamanan di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kini memprihatinkan dan dikhawatirkan sudah berada di luar k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) di wilayah terdampak bencana di Sumatera untuk se
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah resmi membuka lowongan kerja besarbesaran untuk posisi manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan pegawai Kampun
NASIONAL
MEDAN Polemik pelaporan terhadap Muhammad Jusuf Kalla terkait dugaan penistaan agama menuai kritik dari berbagai pihak. Langkah pelapor
NASIONAL
