Roy Suryo Pimpin Aksi “Mimbar Rakyat” di DPR: Tunjukkan Ijazahmu Jokowi!
JAKARTA Roy Suryo, pakar telematika yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden ke7 Joko Wid
PERISTIWA
JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Sinergi Antar Lembaga untuk Terlindunginya Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum", Selasa, 4 November 2025, di Grand Ballroom Hotel Ambara, Jakarta.
Acara ini menghadirkan Menteri PPPA, Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si., sebagai narasumber utama.
FGD ini merupakan upaya kolaborasi lintas lembaga untuk mencari solusi terbaik dalam perlindungan hak anak, khususnya bagi mereka yang pernah terlibat dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.Baca Juga:
Menteri PPPA menekankan pentingnya pendekatan berperspektif perlindungan anak dalam setiap proses hukum.
Ia menyoroti kasus anak-anak di Jawa Barat dan Jawa Timur yang ikut aksi demonstrasi tanpa menyadari risiko yang ditimbulkan.
"Kami menemukan banyak anak yang tidak tahu bahwa demonstrasi yang mereka ikuti bisa berujung anarki. Mereka ikut karena rasa ingin tahu, ajakan teman, atau informasi di media sosial," ujar Arifatul Choiri.
Ia menambahkan, beberapa anak bahkan diajak dengan dalih kegiatan lain seperti konser musik atau pertandingan sepak bola, namun berakhir di lokasi aksi demonstrasi.
Kondisi ini mengejutkan orang tua karena anak-anak harus berhadapan dengan proses hukum.
Meski demikian, Arifatul menegaskan bahwa pemerintah bersama Polri dan lembaga terkait berkomitmen untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, termasuk hak pendidikan.
"Berkat sinergi yang kami lakukan, anak-anak yang sedang menjalani proses hukum tetap bisa mendapatkan hak pendidikannya. Mereka tetap bersekolah secara daring," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga adalah kunci keberhasilan perlindungan anak, sejalan dengan arahan Presiden RI.
"Tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa berjalan sendiri. Semua harus berkolaborasi dan bersinergi. Hari ini kita melaksanakan semangat itu bersama," tegas Menteri PPPA.
FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam mencegah keterlibatan anak dalam situasi berpotensi pelanggaran hukum, sekaligus menjamin hak-hak anak tetap terlindungi.*
(a008)
JAKARTA Roy Suryo, pakar telematika yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden ke7 Joko Wid
PERISTIWA
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meragukan motif dendam pribadi dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator K
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah pihak sepakat merelokasi SMA Negeri 5 Pematangsiantar sebagai solusi a
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menangani kasus viralnya siaran langs
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) melakukan audiensi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh di Mapolda Aceh,
NASIONAL
BANYUMAS Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa aliran dana hasil korupsi kerap tidak berhenti pada penikmatan pribadi pel
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH Pemerintah Aceh berencana menghentikan penanggungan iuran BPJS Kesehatan bagi warga kategori desil 8 hingga 10 mulai 1 Mei 2026. Kebi
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh memusnahkan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu seberat 4.989,24 gram di
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengutus jajaran Kecamatan Medan Marelan untuk menjenguk korban pembegalan yang tengah menj
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa keberhasilan para pimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Medan tidak terle
PEMERINTAHAN