JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah mempersiapkan regulasi baru yang akan melarang perusahaan atau pengusaha untuk menahan ijazah pekerja atau karyawan. Aturan tersebut akan mengatur sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar kebijakan tersebut.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menegaskan, pihaknya akan menindak tegas para pelaku usaha yang masih menahan ijazah pekerjanya. "Jadi pelaku-pelaku usaha yang melakukan penahanan ijazah kita akan buru mereka dan kita pidana," ujar Immanuel kepada wartawan di Jakarta pada Minggu, 27 April 2025.
Immanuel berharap, dengan adanya regulasi ini, praktik penahanan ijazah yang sering terjadi di beberapa daerah bisa dihentikan. Ia juga menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memaksakan aturan demi melindungi hak pekerja. "Tapi harus dipahami, kita ini negara. Kita sifatnya memaksa. Dengan apa? Regulasi," tambahnya.
Praktik menahan ijazah pekerja, menurut Immanuel, masih terjadi di beberapa daerah, seperti yang baru-baru ini terungkap di Surabaya dan Riau. Di Surabaya, misalnya, seorang wakil wali kota yang melakukan inspeksi mendapati kasus di mana ijazah seorang pekerja ditahan dan dilaporkan ke polisi.
"Ini yang di Surabaya kemarin melakukan perlawanan. Ketika wakil wali kota sidak minta agar ijazah keluarganya dipulangkan, dilaporkan ke Polisi. Dan di Riau juga sepertinya melakukan hal yang sama," ungkap Immanuel.
Immanuel Ebenezer juga menegaskan bahwa di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden, tidak ada tempat bagi budaya suap dan korupsi. "Semangat nilai yang diperintahkan Prabowo kepada kami sebagai pembantunya harus kami laksanakan," ujar Immanuel, menambahkan bahwa setiap praktik yang merugikan pekerja akan ditindaklanjuti dengan serius.
Dengan hadirnya regulasi ini, Kemnaker berharap bisa menciptakan iklim yang lebih adil dan memperbaiki hubungan antara pengusaha dan pekerja di seluruh Indonesia.*
(kp/J006)
JAKARTA Suasana hangat dan penuh canda mewarnai pertemuan antara Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsuddin dan Ketua Umum Partai Na
Politik
JAKARTA Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk, Hotman Paris Hutapea, menyebut gugatan perdata yang diajukan oleh PT Citra Marga Nusaphala
Hukum dan Kriminal
BAGANSIAPIAPI Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan warga binaan lanjut usia, Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi bekerja sama dengan Pus
Kesehatan
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor kecamatan dan puskesma
Pemerintahan
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Grati
Nasional
JAKARTA Operator stasiun pengisian bahan bakar minyak (BBM) swasta, Vivo Indonesia, mengumumkan seluruh stok bensin mereka telah habis. P
Peristiwa
MEDAN Kabar baik datang bagi para pencari kerja di Kota Medan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) me
Nasional
JAKARTA Kelompok ibu, anak muda, dan perempuan yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah menghentikan program Makan B
Peristiwa
MEDAN Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui UPTD Khusus membuka penerimaan peg
Nasional
MEDAN Sosok politisi Hasyim, SE kembali mencuri perhatian publik setelah dinilai layak maju dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota Medan m
Politik
