Zulhas Tegaskan Tak Ada Toleransi SPPG Lalai, Pengiriman MBG Terlambat Bisa Picu Keracunan
BANDAR LAMPUNG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan akan menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
NASIONAL
PEMATANG SIANTAR -Beberapa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi tahun 2024 di Kota Pematangsiantar mengaku belum menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan meskipun penyerahan secara simbolis telah dilakukan pada 25 Maret 2025 oleh Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi.
Salah satu ASN PPPK yang mengungkapkan hal tersebut mengatakan bahwa mereka belum mengetahui secara pasti alasan keterlambatan penyerahan SK. "Kami dapat informasi bahwa SK belum diteken oleh Wali Kota Pematangsiantar.
Kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)," ujarnya melalui sambungan seluler, Minggu (27/4/2025).
Terkait hal ini, Kepala BKPSDM Pematangsiantar, Timbul Hamonangan Simanjuntak, menjelaskan bahwa proses penyerahan SK pengangkatan PPPK masih menunggu tanda tangan dari Wali Kota. "Prosesnya masih menunggu tanda tangan Wali Kota karena ada kegiatan terkait Hari Ulang Tahun (HUT) Pematangsiantar," ucapnya saat dihubungi.
Meskipun tidak merinci jumlah PPPK yang belum menerima SK, Timbul menegaskan bahwa komunikasi dengan Wali Kota terus berjalan dengan lancar dan pihaknya meminta para PPPK untuk bersabar. "Tidak ada kendala yang signifikan. Kami meminta para PPPK untuk sedikit lebih bersabar," ujarnya.
Pada tahun 2024, Pemko Pematangsiantar telah melaksanakan pengadaan calon PPPK untuk memenuhi kebutuhan di berbagai instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebanyak 694 orang PPPK diangkat, yang terdiri dari 692 tenaga teknis dan 2 tenaga kesehatan.*
(tb/J006)
BANDAR LAMPUNG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan akan menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
NASIONAL
MEDAN Provinsi Sumatera Utara akan mengambil peran strategis dalam memperkuat sinergi pembangunan antardaerah di Pulau Sumatera. Langkah
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kenaikan harga avtur mulai memengaruhi ruang penyesuaian tarif penerbangan nasional. Pemerintah memberikan keleluasaan kepada ma
EKONOMI
BINJAI Polres Binjai melalui Satuan Reserse Narkoba kembali mengungkap kasus peredaran narkotika. Dalam kurun waktu dua hari, 31 Agustus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meluruskan informasi mengenai anggaran Rp103 miliar yang sebelumnya disebut sebagai d
EKONOMI
BINJAI Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H. melaksanakan salat Jumat berjemaah bersama elemen masyarakat dan tokoh muda
NASIONAL
TANJUNGBALAI Belajar tidak selalu harus berlangsung di dalam kelas. Pengalaman melihat langsung lingkungan dan memahami persoalan di sek
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri acara syukuran dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meninjau kondisi bangunan gedung bersejarah yang berada di Jalan DI Panjaitan, Kel
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Forum Mahasiswa Aktivis dan Masyarakat (FMAM) Kota Tanjungbalai
PEMERINTAHAN