JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meluruskan informasi mengenai anggaran Rp103 miliar yang sebelumnya disebut sebagai dana untuk podcast Kementerian Koperasi.
Ferry menegaskan anggaran tersebut bukan dialokasikan secara khusus untuk membuat atau menjalankan podcast.
Menurut dia, angka Rp103 miliar merupakan bagian dari kebutuhan komunikasi publik serta berbagai dukungan untuk pelaksanaan tugas Kementerian Koperasi.Baca Juga:
Penjelasan itu disampaikan Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Selasa, 1 September 2026.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo dan dihadiri jajaran Kementerian Koperasi serta anggota Komisi VI DPR RI.
Ferry menjelaskan penyebutan angka Rp103 miliar sebagai "anggaran podcast" tidak menggambarkan keseluruhan fungsi yang tercakup dalam alokasi tersebut.
Menurut Ferry, komunikasi publik merupakan bagian dari tugas kementerian yang membutuhkan dukungan berbagai bidang.
Di antaranya kehumasan, dokumentasi, publikasi, teknologi informasi, infrastruktur, tata usaha, dan kebutuhan pendukung lainnya.
"Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian," jelas Ferry.
Dengan demikian, podcast hanya menjadi salah satu sarana komunikasi yang dapat digunakan Kementerian Koperasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Anggaran tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk memproduksi konten podcast.
Ferry mengatakan komunikasi publik diperlukan agar berbagai kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami masyarakat secara lebih luas.
DELI SERDANG Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk colt diesel dan mobil pick up terjadi di Jalan Jamin Ginting, Dusun II, Desa Hulu, K
PERISTIWA
BANDAR LAMPUNG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan akan menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
NASIONAL
MEDAN Provinsi Sumatera Utara akan mengambil peran strategis dalam memperkuat sinergi pembangunan antardaerah di Pulau Sumatera. Langkah
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kenaikan harga avtur mulai memengaruhi ruang penyesuaian tarif penerbangan nasional. Pemerintah memberikan keleluasaan kepada ma
EKONOMI
BINJAI Polres Binjai melalui Satuan Reserse Narkoba kembali mengungkap kasus peredaran narkotika. Dalam kurun waktu dua hari, 31 Agustus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meluruskan informasi mengenai anggaran Rp103 miliar yang sebelumnya disebut sebagai d
EKONOMI
BINJAI Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H. melaksanakan salat Jumat berjemaah bersama elemen masyarakat dan tokoh muda
NASIONAL
TANJUNGBALAI Belajar tidak selalu harus berlangsung di dalam kelas. Pengalaman melihat langsung lingkungan dan memahami persoalan di sek
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri acara syukuran dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meninjau kondisi bangunan gedung bersejarah yang berada di Jalan DI Panjaitan, Kel
PEMERINTAHAN
