Rp103 Miliar Disebut Buat Podcast, Menkop Ferry: Tidak Tepat! Ini Penjelasannya

Menurut dia, program di bidang perkoperasian harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, termasuk kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat program.

"Ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara profesional sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan," ujarnya.

Fungsi komunikasi publik tersebut mencakup penyusunan informasi, publikasi, dokumentasi, hubungan masyarakat, pengelolaan teknologi informasi, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya.

Karena itu, Ferry menilai keberadaan podcast harus ditempatkan sebagai salah satu kanal dalam ekosistem komunikasi publik Kementerian Koperasi, bukan sebagai satu-satunya tujuan penggunaan anggaran.

Menurut Ferry, kebutuhan komunikasi publik berkaitan dengan upaya pemerintah menyampaikan berbagai program perkoperasian kepada masyarakat.

Informasi tersebut perlu menjangkau koperasi yang telah berjalan maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang sedang dikembangkan.

Masyarakat, kata Ferry, perlu mendapatkan informasi mengenai program yang tersedia, tujuan kebijakan, mekanisme pelaksanaan, hingga manfaat yang dapat diperoleh dari penguatan koperasi.

"Tidak tepat kalau kebutuhan komunikasi publik kemudian disebut sebagai anggaran untuk podcast. Podcast hanya salah satu kanal. Komunikasi publik diperlukan agar program pemerintah dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat," tegas Ferry.

Dalam rapat kerja yang sama, Kementerian Koperasi juga mengajukan tambahan anggaran untuk memperkuat pelaksanaan program perkoperasian pada 2027.

Tambahan anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk penguatan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan, pendampingan, serta pengawasan koperasi.

Ferry mengatakan tambahan dukungan anggaran diperlukan karena cakupan tugas Kementerian Koperasi semakin besar.

"Kami mengajukan tambahan anggaran karena Kementerian Koperasi punya tanggung jawab melakukan monitoring dan pembinaan terhadap koperasi eksisting dan KDKMP," kata Ferry.

Harlah Kejaksaan RI ke-81, Wali Kota Mahyaruddin Dorong Sinergi dan Penegakan Hukum Berkeadilan

Tak Mau Aset Pemko Menganggur, Wali Kota Tanjungbalai Sulap Gedung Terbengkalai Jadi Kantor: Dukung Pelayanan Publik

Bupati Fery Sahputra Blusukan ke Pasir Tuntung, Warga Sampaikan Aspirasi dan Keluhan

Geger 8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, Menlu Sugiono Pastikan Hak Konsuler hingga Selidiki Modus Jebakan Kerja Fiktif

Biar Nggak Cuma Pajangan! Pemerintah Ngebut Rampungkan Perpres KDKMP Supaya Koperasi Desa Bisa Cepat Beroperasi

Bertahun-tahun Dianggap Wajar, DPR Sebut Penghapusan Sisa Kuota Internet Bentuk Ketidakadilan