JAKARTA -Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Karding mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia sudah memberlakukan moratorium sejak 2011, sebanyak 183.000 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tetap berangkat secara ilegal ke Arab Saudi. Hal ini menyebabkan mereka tidak terdaftar dan berisiko besar tanpa perlindungan sama sekali.
Setiap tahunnya, sekitar 25.000 TKI ilegal nekat berangkat, meskipun pemerintah telah menetapkan larangan tersebut.
Dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Jakarta, pada Senin (28/4/2025), Karding menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada perlindungan terhadap para pekerja ini, yang tidak tercatat di sistem resmi dan terhindar dari segala bentuk perlindungan.
Baca Juga:
Sejak moratorium diberlakukan pada 2011, Arab Saudi mulai melakukan reformasi hukum, namun fenomena pengiriman TKI ilegal masih terus terjadi, menandakan adanya celah yang perlu segera diatasi.*
(km/J006)
Baca Juga:
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa perputaran uang dari aktivitas judi online sepanjang se
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdig), Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa pengawasan terhadap platform gim digita
Sains & Teknologi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penyimpangan dalam proses penambahan kuota haji tahun 2024. Pada Selas
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Staf Khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Fiona Handayani (FH), memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menerima kunjungan dari Dewan Pengurus Nasional (DPN) Batak Center di Gedung Kementerian Kebud
Seni dan Budaya
JAKARTA Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Sanusi Tambunan, memberikan penegasan terkait penggunaan sound syste
Peristiwa
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata semangat ke
Pendidikan
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas dan keamanan layanan Program Makanan Bergizi
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terus mendorong percepatan pembangunan layanan kesehatan yang merata dan berkuali
Kesehatan
JAKARTA Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia, munculnya fenomena pengibaran bendera bertema manga popule
Nasional
