Komisi X DPR Dukung Larangan AI Instan di Sekolah, Siswa Tak Boleh Malas Mikir
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan kecerdasan
PENDIDIKAN
JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Marthinus Hukom, menegaskan bahwa pihaknya belum akan melegalkan ganja untuk keperluan medis hingga terdapat bukti ilmiah yang valid dari hasil riset yang sedang dilakukan bersama Kementerian Kesehatan.
Hal ini disampaikan Marthinus kepada wartawan saat ditemui di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, pada Senin (5/5/2025).
"Kita menunggu hasil riset, karena bagi saya ganja itu masih tetap menjadi narkotika golongan 1," ujar Hukom.
Riset Ditunggu, Bukan Mitos yang Diikuti
Marthinus menekankan bahwa BNN tidak ingin terburu-buru mengikuti opini publik atau mitos yang belum terbukti manfaatnya secara empiris. Ia menyebut, legalisasi ganja medis harus berlandaskan pada kajian ilmiah yang kuat, bukan sekadar dorongan sosial atau pandangan subjektif.
"Jangan kita berdiri pada mitos atau katanya orang, tapi harus berdasarkan penelitian empiris bahwa memang ada penyakit yang bisa diobati dengan ganja. Itu moral pendirian saya," tegasnya.
1,4 Juta Pengguna Ganja, Tapi Bukan untuk Medis
Hukom juga mengungkapkan bahwa saat ini pengguna ganja di Indonesia diperkirakan mencapai 1,4 juta orang. Namun, mayoritas penggunaannya adalah untuk rekreasional atau penyalahgunaan, bukan untuk tujuan medis.
Ia menegaskan, inilah yang menjadi alasan mengapa BNN tetap hati-hati dan mempertahankan klasifikasi ganja sebagai narkotika golongan 1, yang artinya tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pengobatan, kecuali jika riset ke depan menyatakan sebaliknya.
Kementerian Kesehatan dan BNN Teliti Lebih Dalam
Saat ini, riset bersama Kementerian Kesehatan difokuskan untuk mencari tahu penyakit apa saja yang secara medis bisa diobati dengan kandungan ganja, termasuk sejauh mana efek samping dan manfaatnya jika digunakan dalam batas klinis.*
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan kecerdasan
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa nilai tukar rupiah berada dalam kondisi hancur. Pernyataan terseb
EKONOMI
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara Hendra Cipta meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meninjau ulang kebijakan honor bagi Tenag
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai Iran merupakan bangsa Arya yang tidak mudah ditaklukkan, meski
INTERNASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus melaksanakan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI meny
NASIONAL
JAKARTA Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq membantah dirinya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberanta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto membuka Sidang Paripurna Kabinet di Istana Merdeka, Jumat (13/3/2026), untuk memastikan mudik Lebaran 2
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan terus menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita berinisial RS (19) yang jasadnya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia jauh dari yang disebut moratmarit. Pernyataan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 27 orang, termasuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL