SUMUT - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengungkapkan rencananya untuk membentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang melayani seluruh wilayah Sumut, termasuk kabupaten/kota dengan kondisi penyaluran air bersih yang masih kurang memadai.
Konsep ini terinspirasi oleh Danantara, sebuah sistem pengelolaan air yang terbukti efektif, dan bertujuan untuk mengatasi kesulitan distribusi air bersih yang dialami beberapa daerah, khususnya Kepulauan Nias.
Bobby menekankan bahwa masalah akses air bersih di beberapa daerah seperti Kabupaten Nias Barat menjadi perhatian utama. "Kalau boleh, PDAM Sumut ini kita buat seperti Danantara, tapi khusus untuk pengaliran air atau PDAM di kabupaten/kota," ujar Bobby di acara resmi pada Senin (5/5/2025).
Menurut Bobby, dengan konsep ini, provinsi akan memiliki saham di semua PDAM kabupaten/kota di Sumut, sehingga provinsi dapat langsung melakukan intervensi untuk memperbaiki sistem distribusi air, terutama di daerah yang masih kekurangan air bersih.
Selain itu, Bobby juga menjelaskan bahwa pembiayaan untuk proyek ini akan melibatkan Bank Sumut, yang diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan proyek tanpa terkendala masalah anggaran dari APBD. "Pembiayaannya dari Bank Sumut, sehingga kebutuhan air masyarakat bisa dieksekusi dengan cepat tanpa alasan APBD tak cukup," jelasnya.
Rencana pembentukan PDAM ini masih dalam tahap pembahasan. Bobby berharap jika semua bupati dan wali kota di Sumut sepakat, maka konsep tersebut dapat segera direalisasikan. "Jika setuju, ini akan kita bahas lebih lanjut untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tambahnya.
Pemerintah Provinsi Sumut berharap pembentukan PDAM ini dapat memberikan solusi jangka panjang bagi distribusi air bersih ke seluruh pelosok daerah di Sumut, termasuk daerah yang selama ini mengalami kesulitan akses air bersih, seperti di Kepulauan Nias dan Kabupaten Nias Barat.*
(dc/J006)
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola perta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menahan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Penahanan dilakukan di G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL
JAKARTA Motif di balik aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akhirnya terungkap. Empat prajurit TNI yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Diah Utami, resmi melantik sejumlah Ketua TP PKK kecamatan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik pemeriksaan berulang terhadap sejumlah biro travel haji dalam kasu
HUKUM DAN KRIMINAL
