KPK Bakal Hadirkan Lebih dari 300 Saksi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi Termasuk?
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan menghadirkan lebih dari 300 saksi dalam lanjutan persidangan perkara dugaan t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan menghadirkan lebih dari 300 saksi dalam lanjutan persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji.
Namun, lembaga antirasuah tersebut belum memberikan kepastian apakah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi termasuk dalam daftar saksi yang akan dihadirkan.
Nama Jokowi sebelumnya beberapa kali muncul dalam penyidikan dan persidangan perkara dugaan korupsi di Kementerian Agama periode 2023-2024.Baca Juga:
Salah satu terdakwa dalam perkara tersebut adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat pada 2020-2024.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan proses persidangan masih akan melihat perkembangan keterangan para saksi serta penilaian majelis hakim.
"Ya nanti kita lihat perkembangan persidangannya seperti apa, termasuk nanti Majelis Hakim melihat dari keterangan-keterangan saksi dalam rangkaian sidang tersebut. Apakah kemudian ada penetapan atau seperti apa, nanti kita lihat pandangan dari Majelis Hakim seperti apa," ujar Budi kepada awak media, Jumat (11/9/2026).
Budi mengatakan jaksa penuntut umum KPK akan mengikuti perkembangan persidangan, termasuk melihat apakah keterangan dari para saksi yang telah dihadirkan sudah cukup untuk mengungkap perkara tersebut.
Menurut dia, proses penentuan kuota tambahan haji melibatkan cukup banyak pihak.
Pihak-pihak tersebut antara lain mereka yang mengetahui asal-usul pemberian kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, proses pembagian dan pendistribusiannya, hingga teknis pengisian kuota tambahan.
KPK juga mendalami dugaan aliran uang dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada oknum-oknum di Kementerian Agama.
Dengan banyaknya pihak yang berkaitan dengan proses tersebut, KPK menyatakan masih akan melihat perkembangan persidangan sebelum menentukan langkah berikutnya.
Sebelumnya, KPK pernah memberikan sinyal bahwa Jokowi tidak terlibat dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tersebut.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan menghadirkan lebih dari 300 saksi dalam lanjutan persidangan perkara dugaan t
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Kesehatan Sumatera Utara membantah kabar yang menyebut Febiona br Purba, siswi korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis
KESEHATAN
SIDOARJO Satu sampel makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperiksa setelah sejumlah santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, T
PERISTIWA
JAKARTA Harga HP Tecno, Infinix, dan Itel terpantau masih cukup stabil pada 11 September 2026. Ketiga merek ponsel yang berada di bawah
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Roy Suryo akan menghadapi sidang pokok perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo di Pengadil
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebabkan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjenguk sejumlah korban yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan Prog
NASIONAL
OlehBoy AnugerahTAK ada luapan emosi dan sindiran dalam pidato Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demo
OPINI
Oleh Shohibul Anshor SiregarRENCANA revolusioner pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan pembuka
OPINI
MEDAN Perum BULOG Kantor Cabang Medan terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga p
EKONOMI