JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebabkan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya diproses secara hukum.
Menurut Mahfud, penanganan terhadap SPPG yang bermasalah tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi administratif.
Pihak yang dinilai bertanggung jawab, kata dia, perlu dimintai pertanggungjawaban karena kasus tersebut berkaitan dengan keselamatan masyarakat.Baca Juga:
"Iya dong, harusnya diproses hukum dan dijelaskan kepada masyarakat," kata Mahfud dalam podcast "Terus Terang" di YouTube Mahfud MD Official, Jumat (11/9/2026).
Mahfud mempertanyakan penanganan sejumlah kasus keracunan MBG yang menurutnya kerap berakhir pada sanksi formalitas tanpa proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
"Ya teguran basa-basi lah, formalitas pasti, 'wah jangan gitu, jangan gitu lagi' gitu. Tapi, apa coba sekarang bermunculan, tidak ada yang dipidanakan," ungkap dia.
Mahfud menilai kasus keracunan MBG dapat masuk ke ranah pidana apabila kelalaian dalam penyediaan makanan terbukti membahayakan keselamatan banyak orang.
"Itu jelas membahayakan keselamatan nyawa, ya kan," tegas dia.
Selain proses pidana, Mahfud mengatakan korban juga memiliki kemungkinan menempuh jalur perdata melalui gugatan kelompok atau class action.
"Ya bisa. Saya kira, saya kira di, di masyarakat itu banyak lembaga-lembaga bantuan hukum, itu bisa konsultasi ke sana," tutur dia.
Pernyataan Mahfud disampaikan ketika kasus gangguan kesehatan dan dugaan keracunan yang berkaitan dengan program MBG kembali terjadi di sejumlah daerah.
Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebanyak 269 orang dilaporkan mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan MBG.
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebabkan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjenguk sejumlah korban yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan Prog
NASIONAL
OlehBoy AnugerahTAK ada luapan emosi dan sindiran dalam pidato Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demo
OPINI
Oleh Shohibul Anshor SiregarRENCANA revolusioner pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan pembuka
OPINI
MEDAN Perum BULOG Kantor Cabang Medan terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga p
EKONOMI
TAPTENG Konflik antara DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu disebut telah berakhir.Waki
PEMERINTAHAN
MEDAN Dinas Kesehatan Sumatera Utara meminta seluruh siswa, khususnya penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG), lebih teliti sebelum
NASIONAL
MEDAN Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Ihwan Ritonga, memberikan tenggat waktu dua hari kepada pelaku usaha perunggasan untuk menurunkan
EKONOMI
MEDAN Kondisi Krismas Br Sihite, siswi SMA Negeri 1 Berastagi yang sebelumnya menjadi korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG)
KESEHATAN
BANDA ACEH Tim Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor roda dua yang te
HUKUM DAN KRIMINAL
