MUARO JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat gabungan bersama jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi guna membahas sejumlah isu strategis, termasuk kinerja Forum Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai tidak berjalan maksimal sejak dibentuk pada 2022.
Rapat yang berlangsung di ruang gabungan komisi DPRD itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Asisten II Setda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Perhubungan, perwakilan Bappeda, Satpol PP, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan.
Baca Juga:
Dalam rapat, Aidi Hatta secara tegas menyoroti ketidakefektifan Forum CSR yang saat ini menaungi 129 perusahaan di Muaro Jambi.
Ia menilai tidak ada transparansi dan kejelasan mengenai capaian investasi dan kontribusi sosial dari forum tersebut terhadap masyarakat.
Baca Juga:
"Kami melihat peran serta Forum CSR ini tidak begitu berjalan. Kami akan memanggil seluruh perusahaan yang tergabung dalam Forum CSR ini," tegas Aidi Hatta.
Selain isu CSR, DPRD juga menyoroti kerusakan infrastruktur jalan akibat aktivitas kendaraan perusahaan yang melebihi batas tonase.
Aidi menyebut sebagian besar kerusakan jalan disebabkan kendaraan angkutan perusahaan yang melanggar batas maksimal tonase sebesar 8 ton, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017.
"Yang merusak jalan itu mayoritas kendaraan perusahaan. Kami tidak akan main-main. Kalau aturan dilanggar, sanksi hingga pembekuan perusahaan akan diberlakukan," ujar Aidi.
DPRD juga meminta agar Satpol PP dan Dinas Perhubungan menegakkan aturan perda tersebut secara tegas, tanpa pandang bulu.
Sementara itu, Asisten II Setda Muaro Jambi, M. Nazman, mengakui bahwa pelaksanaan program CSR masih jauh dari kata ideal.
Ia berjanji dalam waktu dekat akan dilakukan evaluasi dan pergantian kepengurusan Forum CSR.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
