TPL Mangkir, Gugatan KLH atas Kerusakan Lingkungan di Sumut Tetap Berlanjut
MEDAN Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PHM) dan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) yang diajukan Kementerian Lingkungan Hid
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN -Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat sistem tata kelola data yang berkualitas sebagai dasar utama perencanaan dan pengambilan kebijakan publik.
Hal ini ditegaskan melalui kegiatan Internalisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025 yang digelar di Aula Kantor Bappeda Tapsel, Sipirok, Selasa (6/5/2025).
Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Tapsel, Jafar Syahbuddin Ritonga, yang hadir mewakili Bupati Gus Irawan Pasaribu.
Dalam sambutannya, Wabup menekankan pentingnya keakuratan data dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat.
"Data yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Jafar.
Menurutnya, kesalahan dalam penggunaan data dapat menimbulkan dampak serius, termasuk kegagalan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Oleh karena itu, Pemkab Tapsel mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membangun kolaborasi yang erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal penyusunan berbagai indikator penting seperti Tapsel Dalam Angka, PDRB, IPM, pertumbuhan ekonomi, hingga tingkat pengangguran.
"Sinergi antara OPD sebagai penyedia statistik sektoral dan BPS sebagai penyedia data dasar sangat penting. Dengan data sektoral yang akurat dan sesuai NSPK, pembangunan akan lebih terarah dan berdampak nyata," tegasnya.
Wabup Jafar juga meminta setiap OPD membuka ruang seluas-luasnya bagi BPS Tapsel dalam melakukan pembinaan statistik sektoral secara berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan beban tambahan, melainkan kebutuhan penting untuk mewujudkan sistem pengelolaan data yang profesional dan kredibel.
BPS Tapsel pun diminta untuk rutin melaporkan perkembangan kegiatan statistik sektoral kepada pemerintah daerah.
Secara khusus, Wabup menginstruksikan Bappeda dan Dinas Pertanian, yang menjadi sampel dalam penghitungan Tingkat Penyelenggaraan Statistik Sektoral (TPSS), agar memberikan dukungan penuh terhadap proses penilaian.
MEDAN Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PHM) dan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) yang diajukan Kementerian Lingkungan Hid
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 100 ton beras untuk warga terdampak ba
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan iuran anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) akan dialokasikan salah satunya
POLITIK
NIAS SELATAN Kasus dugaan korupsi Dana Dacil di Nias Selatan hingga kini masih berputarputar di meja penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari)
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menindak tegas seorang warga negara Korea Selatan berinisial CHK (56) dengan melakuk
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Regional Office (RO) Denpasar menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2025 sebagai forum s
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, kembali menjadi sorotan setelah menyatakan siap dihukum mati
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp 30 miliar di Bank Mandiri cab
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Sidang gugatan ijazah Presiden Joko Widodo, yang diajukan melalui mekanisme citizen lawsuit, kembali menjadi sorotan publik. Pekan
POLITIK
MEDAN Almuqarrom Natapradja, mantan Camat Medan Maimun, resmi dicopot dari jabatannya setelah terbukti menyalahgunakan Kartu Kredit Peme
HUKUM DAN KRIMINAL
