
Heboh! Zulhas Umumkan Indonesia Stop Impor Beras, FAO Beri Penghargaan Dunia
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengumumkan capaian bersejarah di sektor pangan nasional. Untuk perta
EkonomiTAPANULI SELATAN -Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat sistem tata kelola data yang berkualitas sebagai dasar utama perencanaan dan pengambilan kebijakan publik.
Hal ini ditegaskan melalui kegiatan Internalisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025 yang digelar di Aula Kantor Bappeda Tapsel, Sipirok, Selasa (6/5/2025).
Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Tapsel, Jafar Syahbuddin Ritonga, yang hadir mewakili Bupati Gus Irawan Pasaribu.
Dalam sambutannya, Wabup menekankan pentingnya keakuratan data dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat.
"Data yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Jafar.
Menurutnya, kesalahan dalam penggunaan data dapat menimbulkan dampak serius, termasuk kegagalan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Oleh karena itu, Pemkab Tapsel mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membangun kolaborasi yang erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal penyusunan berbagai indikator penting seperti Tapsel Dalam Angka, PDRB, IPM, pertumbuhan ekonomi, hingga tingkat pengangguran.
"Sinergi antara OPD sebagai penyedia statistik sektoral dan BPS sebagai penyedia data dasar sangat penting. Dengan data sektoral yang akurat dan sesuai NSPK, pembangunan akan lebih terarah dan berdampak nyata," tegasnya.
Wabup Jafar juga meminta setiap OPD membuka ruang seluas-luasnya bagi BPS Tapsel dalam melakukan pembinaan statistik sektoral secara berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan beban tambahan, melainkan kebutuhan penting untuk mewujudkan sistem pengelolaan data yang profesional dan kredibel.
BPS Tapsel pun diminta untuk rutin melaporkan perkembangan kegiatan statistik sektoral kepada pemerintah daerah.
Secara khusus, Wabup menginstruksikan Bappeda dan Dinas Pertanian, yang menjadi sampel dalam penghitungan Tingkat Penyelenggaraan Statistik Sektoral (TPSS), agar memberikan dukungan penuh terhadap proses penilaian.
"Keberhasilan penyelenggaraan statistik sektoral sangat bergantung pada niat, tekad, dan kesungguhan kita bersama. Karena pengambilan keputusan harus berbasis data, bukan hanya berdasarkan intuisi," tandasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala BPS Tapsel, perwakilan Bappeda, serta para peserta dari berbagai OPD.*
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengumumkan capaian bersejarah di sektor pangan nasional. Untuk perta
EkonomiTABANAN Dalam upaya memperkuat pemahaman dan tata kelola aset keagamaan, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tabanan menggelar Dialog P
AgamaJAKARTA Lembaga Survei Opini Publik INISIATOR merilis hasil kajian atas satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. adsenseLapor
PemerintahanJAKARTA Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Bareskrim Polri menetapkan dua mantan pejabat PT Sarana Pembangunan Riau (SPR)
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah berencana menghapus catatan buruk bagi debitur dengan utang di bawah Rp1 juta dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan
EkonomiPADANGSIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan melaksanakan giat pendataan izin usaha dan pajak reklame di
PemerintahanOLEH Ervina Sari Sipahutar, S.H., M.H.adsensePerencanaan pembangunan merupakan unsur vital dalam sistem pemerintahan daerah karena menjad
OpiniOLEH Ervina Sari Sipahutar, S.H., M.H.adsensePerencanaan pembangunan daerah merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
OpiniOLEH Ervina Sari Sipahutar, S.H., M.H.adsensePerencanaan pembangunan daerah merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang b
OpiniJAKARTA Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah lembaga riset men
Politik