RUU Perampasan Aset Dibahas, DPR Dorong Pengelola Aset Tak Berada di Bawah Kejagung
JAKARTA Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana kembali menjadi sorotan. Dalam rapat dengar pendapat
NASIONAL
MEDAN -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyoroti sikap sejumlah kepala daerah yang dinilai masih enggan berkolaborasi dalam mengelola potensi daerah, termasuk Bupati Mandailing Natal (Madina), HM Jakfar Sukhairi Nasution.
Hal itu disampaikan Bobby saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan RKPD Tahun Anggaran 2025–2026 di Kantor Gubernur Sumut, Senin (5/5/2025).
Dalam sambutannya, Bobby mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumut untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bersifat profit maupun pelayanan, mengingat besarnya potensi daerah seperti sektor migas, perkebunan, dan pariwisata.
Namun, ia menyayangkan masih ada kepala daerah yang memilih jalan sendiri dalam pengelolaan sumber daya. Salah satunya, kata Bobby, adalah Bupati Madina.
"Misalnya Madina. Itu ada perusahaan tambang emas yang dilelang gagal terus. Saya datang ke sana, tapi rupanya Pak Bupati langsung turun sendiri ke lapangan, padahal konsepnya membentuk BUMD bersama antara kabupaten dan provinsi," tegas Bobby.
Menurutnya, pembentukan BUMD secara kolaboratif akan jauh lebih menguntungkan, baik untuk daerah maupun Pemprov Sumut.
Ia menegaskan bahwa melalui BUMD, potensi alam seperti tambang emas bisa menghasilkan profit yang signifikan dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bobby juga menyoroti Kabupaten Langkat yang memiliki potensi besar di sektor perminyakan.
Ia mendorong pembentukan BUMD untuk mengelola sumur-sumur minyak tua yang dinilai masih bernilai ekonomis tinggi.
"Pak Bupati Langkat, ada nggak BUMD perminyakan? Belum ada ya? Kalau bisa dibuat. Kalau kita punya BUMD, mari dikelola bersama. Jangan sendiri-sendiri," katanya.
Lebih jauh, Bobby menilai BUMD bisa menjadi solusi atas keterbatasan anggaran daerah serta minimnya transfer dari APBN.
JAKARTA Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana kembali menjadi sorotan. Dalam rapat dengar pendapat
NASIONAL
JAKARTA Suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendadak berbeda menjelang pembacaan putusan sidang praperadilan yang diajukan Roy Sur
NASIONAL
MEDAN Politisi PDI Perjuangan Sumatera Utara, Budiman Nadapdap, melontarkan kritik terhadap kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Pe
POLITIK
JAKARTA Pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi profesi jurnalis menyusul pernyataannya
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Rejang L
NASIONAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya membagikan pengalaman hidup serta nilainilai kepemimpinan kepada para Taruna Akademi Mil
PEMERINTAHAN
MEDAN Sebanyak 450 prajurit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik IndonesiaPapua Nugini (Satgas Pamtas RIPNG) dari Batalyon Koman
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta pengacara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febr
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan proses penunjukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menghadiri kegiatan nonton bareng (nobar) Final Piala Dunia FIFA 2026 bersama unsur Foru
NASIONAL