Teman Kuliah Kerja Nyata Jokowi Akan Bersaksi, Sidang Gugatan Ijazah Berlanjut
SOLO Sidang gugatan ijazah Presiden Joko Widodo, yang diajukan melalui mekanisme citizen lawsuit, kembali menjadi sorotan publik. Pekan
POLITIK
MEDAN - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melaksanakan pengawasan ketat terhadap pemulangan sepuluh Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Malaysia, pada Kamis (8/5).
Pemulangan tersebut termasuk seorang WNI yang kembali secara mandiri dari Depot Tahanan Imigresen (DTI) Langkap, Perak, yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur.
Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemulangan WNI tersebut bebas dari potensi keterlibatan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau Penyelundupan Manusia (TPPM).
Para WNI yang tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Kualanamu itu langsung diarahkan ke PMI Lounge Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara singkat, serta diberikan edukasi mengenai pencegahan TPPO dan TPPM. Mereka juga disediakan makanan ringan dan didata oleh petugas dari BP3MI Kualanamu.
"Setiap kedatangan WNI dari luar negeri menjadi momen krusial untuk memastikan tidak ada unsur perdagangan orang. Petugas kami hadir di garda terdepan untuk melindungi WNI," ujar Uray Avian, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.
Kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Akselerasi Nomor 8 yang berfokus pada pencegahan TPPO dan TPPM.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Bapak Teodorus Simarmata, menekankan pentingnya sinergi antar lembaga untuk melindungi setiap WNI yang bekerja di luar negeri, terutama dari potensi eksploitasi dan perdagangan manusia.
Imigrasi Medan juga memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, BP3MI, dan aparat penegak hukum untuk memastikan proses pemulangan berjalan dengan aman dan terverifikasi.
Selain itu, langkah-langkah deteksi dini dan pemetaan potensi risiko menjadi bagian penting dari upaya pencegahan kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
"Dengan kerja sama yang solid, kami berkomitmen menjadi garda terdepan dalam melindungi WNI, memastikan mereka kembali dengan selamat tanpa adanya potensi eksploitasi," tambah Uray Avian.
Tindakan ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang digerakkan oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Brigjen Pol Yuldi Yusman, yang menekankan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan responsif terhadap potensi pelanggaran di lapangan.
Pemulangan WNI ini mencerminkan komitmen negara untuk bekerja cepat dan tepat, sambil tetap memanusiakan setiap WNI yang kembali.*
SOLO Sidang gugatan ijazah Presiden Joko Widodo, yang diajukan melalui mekanisme citizen lawsuit, kembali menjadi sorotan publik. Pekan
POLITIK
MEDAN Almuqarrom Natapradja, mantan Camat Medan Maimun, resmi dicopot dari jabatannya setelah terbukti menyalahgunakan Kartu Kredit Peme
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebuah video yang memperlihatkan aksi arogan pasangan pengendara motor viral di media sosial. Sejoli tersebut terekam merokok sam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) setelah rapat paripurna
POLITIK
JEMBRANA Sidang seorang wartawan yang kisah hidupnya sarat pengabdian digelar di Pengadilan Negeri Jembrana, sore ini. Jro Mangku Putu S
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang perdana gugatan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) atas dugaan penyebab banjir dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menegaskan upaya penertiban perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran huku
NASIONAL
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, H. Malik Musa SH, MH, bersilaturahim dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhamma
NASIONAL
ASAHAN, SUMUT Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang di Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asaha
NASIONAL
JAKARTA Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang melapor ke Kedutaan Besar RI di Phnom Penh, Kamboja, terus meningkat seiring upaya pemb
HUKUM DAN KRIMINAL