JAKARTA – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menegaskan upaya penertiban perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan masih akan berlanjut.
Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, Selasa (27/1/2026) di Kantor Kejaksaan Agung.
"Jumlah perusahaan yang ditertibkan tidak terbatas pada 28, karena ini baru capaian awal Satgas yang baru dibentuk 21 Januari 2025. Kami harap seiring waktu, kawasan hutan yang masih banyak pelanggaran akan ditertibkan," ujar Barita.Baca Juga:
Penertiban ini dilakukan menyusul pencabutan izin usaha 28 perusahaan oleh Presiden Prabowo, termasuk yang berada di luar wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Lahan hasil penertiban akan dikembalikan ke negara dan dikelola oleh BUMN sesuai jenis usaha masing-masing.
"Kalau berupa perkebunan, akan dikelola Agrinas. Jika tambang, MIND ID akan mengatur pengelolaannya," jelas Barita.
Satgas PKH menegaskan penertiban dilakukan secara tertib untuk menjaga iklim investasi dan kepercayaan dunia usaha, sekaligus menegakkan regulasi demi kepentingan rakyat.
"Jika ada yang menyimpang, bentuk penertiban yang dilakukan adalah pencabutan izin usaha," tutupnya.*
(d/dh)
BIREUEN Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen, Aceh, menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang di
PENDIDIKAN
MEDAN Seorang perempuan berinisial Debora diamankan polisi setelah diduga terlibat dalam pencurian tas berisi perhiasan, telepon genggam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memerintahkan Dinas Kesehatan Kota Medan memanggil manajemen RS Bunda Thamrin untuk mengk
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris sama sekali tidak dipungut biaya
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama sekaligus melestarikan banguna
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Analis komunikasi politik KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai Presiden Prabowo Subianto belum perlu menyampaikan sikap terbuka ter
POLITIK
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menempati posisi teratas sebagai menteri paling populer di Kabinet
POLITIK
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka program pelatihan vokasi bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) s
EKONOMI
JAKARTA Sebanyak 66 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut terdiri atas 61 persen r
POLITIK
BINJAI Ketua Pengurus Daerah Al Jam&039iyatul Washliyah Kota Binjai, Adnan Nasution, S.Pd., mengajak orang tua, guru, dan kepala sekol
KESEHATAN
