RDP Pengelolaan Sampah di Talawi Memanas, Pelaku UMKM Soroti Penerapan Perda dan Pelayanan DLH
BATU BARA Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara masyarakat Kecamatan Talawi, Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara, dan Dinas Lingkungan Hidup
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menegaskan upaya penertiban perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan masih akan berlanjut.
Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, Selasa (27/1/2026) di Kantor Kejaksaan Agung.
"Jumlah perusahaan yang ditertibkan tidak terbatas pada 28, karena ini baru capaian awal Satgas yang baru dibentuk 21 Januari 2025. Kami harap seiring waktu, kawasan hutan yang masih banyak pelanggaran akan ditertibkan," ujar Barita.Baca Juga:
Penertiban ini dilakukan menyusul pencabutan izin usaha 28 perusahaan oleh Presiden Prabowo, termasuk yang berada di luar wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Lahan hasil penertiban akan dikembalikan ke negara dan dikelola oleh BUMN sesuai jenis usaha masing-masing.
"Kalau berupa perkebunan, akan dikelola Agrinas. Jika tambang, MIND ID akan mengatur pengelolaannya," jelas Barita.
Satgas PKH menegaskan penertiban dilakukan secara tertib untuk menjaga iklim investasi dan kepercayaan dunia usaha, sekaligus menegakkan regulasi demi kepentingan rakyat.
"Jika ada yang menyimpang, bentuk penertiban yang dilakukan adalah pencabutan izin usaha," tutupnya.*
(d/dh)
BATU BARA Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara masyarakat Kecamatan Talawi, Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara, dan Dinas Lingkungan Hidup
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial yang terlibat da
NASIONAL
GAYO LUES Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah melakukan kunjungan kerja ke Polres Gayo Lues, Rabu,
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memerintahkan CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk menurunkan suku bunga program Permodalan Nasional M
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung menerima pengembalian uang sebesar Rp600 juta dari PT Toshida Indonesia terkait kasus dugaan korupsi yang menyer
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat tetap tenang menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembu
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan rumah jabatan bagi seluruh hakim di Indonesia. Kebijakan ini, menurut Pra
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya temuan dana sekitar Rp 39 triliun yang disebut berasal dari aset milik koruptor dan
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara oleh Jaks
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Surya mengajak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjadikan pening
PEMERINTAHAN