Sepatu Jadi Tempat Persembunyian, Begini Modus Pengedar Selundupkan Vape Narkoba ke THM Medan
MEDAN Polisi menangkap pengedar vape narkoba berinisial FA (24) yang kerap beraksi di Helen&039s Night Mart, Jalan Setia Budi, Kota Meda
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melaksanakan pengawasan ketat terhadap pemulangan sepuluh Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Malaysia, pada Kamis (8/5).
Pemulangan tersebut termasuk seorang WNI yang kembali secara mandiri dari Depot Tahanan Imigresen (DTI) Langkap, Perak, yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur.
Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemulangan WNI tersebut bebas dari potensi keterlibatan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau Penyelundupan Manusia (TPPM).
Para WNI yang tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Kualanamu itu langsung diarahkan ke PMI Lounge Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara singkat, serta diberikan edukasi mengenai pencegahan TPPO dan TPPM. Mereka juga disediakan makanan ringan dan didata oleh petugas dari BP3MI Kualanamu.
"Setiap kedatangan WNI dari luar negeri menjadi momen krusial untuk memastikan tidak ada unsur perdagangan orang. Petugas kami hadir di garda terdepan untuk melindungi WNI," ujar Uray Avian, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.
Kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Akselerasi Nomor 8 yang berfokus pada pencegahan TPPO dan TPPM.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Bapak Teodorus Simarmata, menekankan pentingnya sinergi antar lembaga untuk melindungi setiap WNI yang bekerja di luar negeri, terutama dari potensi eksploitasi dan perdagangan manusia.
Imigrasi Medan juga memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, BP3MI, dan aparat penegak hukum untuk memastikan proses pemulangan berjalan dengan aman dan terverifikasi.
Selain itu, langkah-langkah deteksi dini dan pemetaan potensi risiko menjadi bagian penting dari upaya pencegahan kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
"Dengan kerja sama yang solid, kami berkomitmen menjadi garda terdepan dalam melindungi WNI, memastikan mereka kembali dengan selamat tanpa adanya potensi eksploitasi," tambah Uray Avian.
Tindakan ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang digerakkan oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Brigjen Pol Yuldi Yusman, yang menekankan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan responsif terhadap potensi pelanggaran di lapangan.
Pemulangan WNI ini mencerminkan komitmen negara untuk bekerja cepat dan tepat, sambil tetap memanusiakan setiap WNI yang kembali.*
MEDAN Polisi menangkap pengedar vape narkoba berinisial FA (24) yang kerap beraksi di Helen&039s Night Mart, Jalan Setia Budi, Kota Meda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kopilot Malaysia Airlines, Mohd Saufi bin Othman (39), menerima upah sebesar 50.000 Ringgit Malaysia (RM), setara sekitar Rp219,4
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Upaya Pemerintah Aceh mengurai antrean panjang di sejumlah SPBU mulai menunjukkan hasil. PT Pertamina Patra Niaga meningkatka
EKONOMI
TANJUNG JABUNG TIMUR Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk sementara menghentikan aktivitas administra
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga emas Antam hari ini, Selasa (4/8/2026) pukul 10.00 WIB, tercatat turun. Harga emas Antam logam mulia berada di posisi Rp2.60
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka melemah pada perdagangan Selasa (4/8/2026). Pada pukul 09.28 WIB, mata uang Garuda terdepr
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Selasa (4/8/2026) dibuka menguat 0,33 persen atau 20,28 poin ke posisi 6.254,78, lebi
EKONOMI
JAKARTA Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul berjanji akan mempercepat pemulangan 500 warga negara Indonesia (WNI) yang menja
NASIONAL
BOGOR Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, meminta maaf kepada suporter setelah Skuad Garuda dipermalukan Vietnam 03 pada laga Grup A
OLAHRAGA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatak
NASIONAL