Inspektorat Sumut Periksa Kadisnaker Ismael Sinaga, Diduga Salahgunakan Wewenang

MEDAN - Inspektorat Provinsi Sumatera Utara kembali melakukan pemeriksaan terhadap pejabat tinggi di lingkungan pemerintah provinsi. Kali ini, giliran Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut (Kadisnaker), Ismael Parenus Sinaga, yang diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang.

Inspektur Sumut, Sulaiman Harahap, menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan karena adanya dugaan benturan kepentingan yang melibatkan Ismael dalam kapasitasnya sebagai kepala dinas.

"Ada benturan kepentingan. Beliau diperiksa karena diduga menyalahgunakan wewenang," jelas Sulaiman kepada awak media, Jumat (9/5/2025).

Meski sedang dalam proses pemeriksaan, Sulaiman menegaskan bahwa Ismael belum dinonaktifkan dari jabatannya.

"Masih dalam proses. Beliau masih menjabat Kadisnaker Sumut," ujarnya.

Bagian dari Gelombang Bersih-Bersih Pemprov Sumut

Pemeriksaan terhadap Kadisnaker ini menambah daftar panjang pejabat eselon II yang tengah diselidiki Inspektorat. Total sudah tujuh pejabat tinggi Pemprov Sumut yang diperiksa sejak awal tahun 2025, di antaranya:

Kadis Kominfo

Kepala BPSDM

Kepala Biro Kesra Setda

Kepala Biro Otda Setda

Kadis Perindag ESDM (Mulyadi Simatupang)

Kadis Pariwisata

Satu Inspektur Pembantu yang sudah dinonaktifkan

Lima dari enam kepala dinas yang diperiksa sebelumnya telah dinonaktifkan sementara waktu oleh Pemprov Sumut.

Bobby Nasution Tegaskan Sikap Tegas

Gubernur Sumut Bobby Nasution membenarkan bahwa pemeriksaan dan penonaktifan beberapa kepala dinas adalah bagian dari langkah 'bersih-bersih' birokrasi. Ia menyebut tindakan tegas ini penting agar para pejabat tidak melupakan bahwa mereka digaji oleh rakyat dan harus bekerja untuk rakyat.

"Jangan mencuri lagi. Baik internal, sesama instansi, maupun terhadap masyarakat. Kita ini digaji dari uang rakyat, jadi harus bekerja dengan benar," tegas Bobby saat menghadiri Musrenbang RPJMD dan RKPMD 2025–2026, Senin (5/5/2025).

Penegakan Etika dan Kepatuhan Aparatur

Inspektorat memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan secara objektif. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk menjaga integritas aparatur sipil negara dan memastikan tidak ada ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan dalam birokrasi.*

(tb/j006)