BREAKING NEWS
Senin, 07 Juli 2025

Rakor KPK dan Kepala Daerah Wilayah I: Komitmen Bersama untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Ronald Harahap - Senin, 12 Mei 2025 19:19 WIB
134 view
Rakor KPK dan Kepala Daerah Wilayah I: Komitmen Bersama untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA -Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, H. Harry Pahlevi Harahap, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah Wilayah I di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Rabu (8/5/2025).

Rakor ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara KPK dan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh para kepala daerah dari Wilayah I Sumatera, yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

Baca Juga:

Selain itu, turut hadir juga Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh, Wakil Ketua DPRD Hj. Taty Ariani Tambunan, serta jajaran Pemko Padangsidimpuan yang terdiri dari Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Roni Gunawan Rambe, Kepala Bappelitbangda Diapari Lubis, Kepala BPKPD Ady Supriadi, dan Inspektur Sulaiman Lubis.

Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, H. Harry Pahlevi Harahap, dalam sambutannya menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh sinergi antara KPK dan pemerintah daerah.

Baca Juga:

"Kami sangat mendukung sinergi ini untuk memastikan bahwa pemerintahan di Kota Padangsidimpuan bebas dari praktik korupsi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, juga menegaskan dukungannya terhadap upaya kolaborasi antara KPK dan pemerintah daerah.

Ia mengapresiasi inisiatif KPK yang mendorong pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran dan kebijakan publik.

"DPRD siap berperan aktif dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," kata Sri Fitrah.

Dalam rakor ini, KPK menekankan pentingnya sinergi yang erat antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan, termasuk pengoptimalan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

KPK juga mengusulkan penggunaan sistem digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta pelaporan LHKPN yang tepat waktu dan akurat sebagai langkah konkret pencegahan korupsi di daerah.

Acara ditutup dengan penanda tanganan komitmen bersama oleh seluruh kepala daerah dari Wilayah I Sumatera, sebagai bukti komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.*

Editor
: Adelia Syafitri
Tags
beritaTerkait
OTT Proyek Jalan Sumut: KPK Tetapkan 5 Tersangka dari 7 yang Diamankan
KPK Bantah Isu Penangkapan Kapolres dalam OTT Sumut, Lima Orang Resmi Jadi Tersangka Korupsi Proyek Jalan Rp231 Miliar
KPK Sita Dua Pistol di Rumah Topan Ginting, Perbakin Medan Pastikan Senjata Legal
KPK Soroti Rawan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Sumut, Nilai Capaian Pengadaan Masuk Kategori Merah
Survei LSI: Kejagung Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya, Efek Kasus-Kasus Triliunan
Topan Ginting Belum Dinonaktifkan dari Perbakin Meski Jadi Tersangka Korupsi
komentar
beritaTerbaru