JAKARTA – Tim dari Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan ke kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) di Jalan Raden Saleh Raya No. 9, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).
Dalam kunjungan ini, tim KPK yang hadir terdiri dari Fungsional Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, yakni Ibrahim Khan, Elih Dalilah, Sheila F. A, Aurelia N, dan Ardiansyah. Mereka diterima langsung oleh jajaran pimpinan PKB, termasuk Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya KPK memperkuat tata kelola partai politik yang bersih dan akuntabel.
Baca Juga:
"Terima kasih tim KPK sudah hadir di kantor kami. Ini hal yang baik karena PKB terbuka terhadap siapa pun, apalagi keterbukaan publik ini penting, termasuk diskusi mengenai tata kelola partai," ujar Cucun.
Soroti Biaya Politik Tinggi dan Minimnya Dana Banpol
Baca Juga:
Cucun, yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia yang tidak seimbang dengan dana bantuan politik (Banpol) dari pemerintah.
"Regulasi penggunaan Banpol saat ini tidak fleksibel, padahal partai politik butuh ruang untuk kaderisasi. Misalnya, membantu pesantren tidak boleh pakai Banpol karena keterikatan aturan Permendagri," jelasnya.
Menurutnya, solusi dari mahalnya biaya demokrasi adalah memperkuat kemandirian partai politik melalui peningkatan dan pelonggaran penggunaan dana Banpol. Cucun juga mengapresiasi langkah KPK yang sebelumnya telah merekomendasikan peningkatan Banpol hingga Rp12 ribu per suara.
Dorongan Demokrasi Efisien dari PKB
Sekretaris Jenderal DPP PKB, Hasanuddin Wahid, menambahkan bahwa sudah sejak lama PKB mendorong sistem demokrasi Indonesia menjadi lebih efisien dan berbiaya murah, tanpa mengorbankan substansi dan kualitas.
"Kami telah menawarkan kepada berbagai pihak, termasuk partai politik lain dan pemerintah, tentang konsep demokrasi yang efisien, baik di Pilpres, Pileg, Pilkada, hingga Pilkades," kata Hasanuddin.
Hadir pula dalam pertemuan ini Wakil Ketua Umum DPP PKB M. Rano Alfath, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, serta Wasekjen Zainul Munasichin dan Muhlisin Erce.
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi melakukan aksi anarkis yang dapat mer
Nasional
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan perintah tegas kepada aparat kepolisian dan TNI untuk mengambil tindakan keras terhadap se
Nasional
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian langkah tegas pasca aksi demonstrasi besarbesaran dan insiden tragis yang me
Nasional
Denpasar Suasana kemerdekaan masih terasa semarak di berbagai penjuru negeri. Di Denpasar, semangat itu turut disalurkan oleh salah satu
Nasional
JAKARTA Dua anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya, r
Politik
ACEH BESAR Pemerintah Gampong Lampanah Dayah, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, menggelar kegiatan Penyuluhan Internet Sehat bertempat di r
Berita
MEDAN Rektor Universitas Al Azhar Medan, Dr. Ir. Mawardi, ST., MT, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi kekeras
Nasional
MEDAN Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara menggelar ibadah oikumene sebagai bentuk doa bersama demi kedamaian dan keamanan bangsa I
Agama
JAKARTA Di tengah gelombang demonstrasi yang melanda berbagai daerah di Indonesia, sejumlah menteri dalam kabinet Presiden Prabowo Subiant
Nasional
JAKARTA Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan Uya Kuya, artis sekaligus anggota DPR RI dari Fraksi PAN, tengah berada di
Nasional