bitvonline.com Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa tidak ditemukan pelanggaran HAM berat dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, ia menyoroti banyaknya pelanggaran hukum oleh aparatur penyelenggara negara serta lemahnya respons pemerintah terhadap laporan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril saat menghadiri Peluncuran Laporan Tahunan 2024 Ombudsman RI yang digelar di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (22/5/2025).
Baca Juga:
"Syukur alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir ini tidak terjadi kasus pelanggaran HAM berat (gross violation of human rights). Tapi kasus pembunuhan, penganiayaan, dan pelanggaran lainnya masih sering terjadi dalam masyarakat," ujar Yusril.
Baca Juga:
Yusril menyoroti kelambatan dan kelalaian negara dalam menanggapi aduan pelanggaran hukum dan HAM. Ia menilai hal tersebut menjadi akar masalah dari terus terjadinya kekerasan dan penganiayaan di masyarakat.
"Kelalaian, kelambatan, respons dari penyelenggaraan negara dalam menanggapi kasus-kasus pelanggaran hukum dan HAM patut menjadi perhatian bersama," tegasnya.
Ironisnya, lanjut Yusril, banyak laporan pelanggaran HAM justru melibatkan aparat negara, yang seharusnya menjadi pelindung rakyat.
"Alangkah banyaknya pengaduan masyarakat yang tidak ditanggapi. Bahkan, pelanggaran hukum dan HAM justru dilakukan oleh aparat penyelenggara negara," ucapnya prihatin.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Yusril mengusulkan adanya dashboard pengawasan terpadu di sektor hukum dan HAM. Sistem ini, menurutnya, akan mempermudah pemantauan laporan masyarakat secara nasional dan mencegah maladministrasi.
"Perlu rumusan dashboard pengawasan terpadu di sektor hukum dan HAM, agar laporan masyarakat tidak terbenam dalam tumpukan birokrasi. Ini harus menjadi bagian dari early warning system nasional," ujarnya.
Yusril juga menekankan pentingnya digitalisasi layanan publik dan pengaduan, serta reformasi regulasi yang mampu memfasilitasi keterbukaan dan kecepatan respons.
"Kita harus benahi regulasi, layanan digital, dan mekanisme pengaduan publik yang mudah diakses dan dapat dipercaya oleh masyarakat," pungkasnya.*
(gn/j006)
MEDAN Kota Medan bersiap menyambut perhelatan budaya terbesar tahun ini, Pesta Seni Medan 2025, yang akan digelar di Taman Budaya Medan mul
Seni dan Budaya
TAPTENG Pemerintah Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Pra Pelaksan
Pemerintahan
JAKARTA Pengembalian empat pulau yang sebelumnya disengketakan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) menandai langkah penting dal
Nasional
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara terkait memanasnya konflik antara Iran dan Israel yang turut menyeret Amerika Serikat ke dala
Internasional
ISRAEL Harapan gencatan senjata antara Iran dan Israel pupus sudah. Di tengah pernyataan Presiden AS Donald Trump soal kesepakatan damai, m
Internasional
BANDUNG Seorang oknum anggota kepolisian diduga melakukan penipuan terhadap sebuah toko helm di Jalan Raya Cileunyi, Kabupaten Bandung, den
Hukum dan Kriminal
JEMBRANA Wujud kepedulian terhadap warga yang mengalami kesulitan, Babinsa Desa Yehembang Kauh, Sertu Zainal Efendi, bersama Polprades Kade
Nasional
PALUTA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) resmi menggaungkan gerakan Jihad Melawan Maksiat sebagai bentuk komitmen menjaga
Pemerintahan
WASHINGTON Dunia kembali terfokus pada Timur Tengah setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara mengejutkan mengumumkan gencatan
Internasional
JAKARTA Dunia hiburan tanah air tengah dihebohkan dengan dugaan insiden penamparan yang dilakukan aktor Dimas Anggara terhadap Kiesha Alva
Entertainment
