JAKARTA -Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, buka suara terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.
Ia menegaskan bahwa dirinya adalah pihak yang pertama kali melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung.
"Saya yang melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung sekitar September 2024," ujar Budi Arie kepada wartawan, Jumat (23/5/2025).
Baca Juga:
Budi mengaku laporan tersebut disampaikan bersama Wakil Menteri Kominfo, Sekjen, dan Inspektur Jenderal. Pernyataan ini muncul di tengah proses penyidikan yang kini tengah mendalami dugaan keterlibatan tiga Menteri Kominfo lintas periode: Rudiantara (2014–2019), Johnny G. Plate (2019–2023), dan Budi Arie sendiri (2023–2024).
Kepala Kejari Jakarta Pusat, Safrianto Zuriat Putra, menjelaskan bahwa dugaan korupsi dalam proyek PDNS terjadi sepanjang 2020–2024. Ia mengungkap bahwa periodisasi proyek tersebut memang berada dalam masa jabatan ketiga menteri tersebut, namun keterlibatan langsung mereka masih didalami penyidik.
Baca Juga:
"Penyidik masih mendalami fakta dari keterangan saksi, apakah ketiga menteri tersebut memiliki keterlibatan langsung atau hanya menjabat di periode waktu tersebut," jelas Safrianto.
Lima Tersangka Telah Ditetapkan
Dalam kasus ini, Kejari Jakpus telah menetapkan lima tersangka:
Semuel Abrizani Pangerapan (SAP) – Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo.
Bambang Dwi Anggono (BDA) – Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Ditjen Aptika (2019–2023).
Nova Zanda (NZ) – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PDNS 2020–2024.
Alfi Asman (AA) – Direktur Bisnis PT Aplika Nusa Lintas Arta (2014–2023).
Pini Panggar Agusti (PPA) – Account Manager PT Dokotel Teknologi (2017–2021).
Proyek PDNS yang semula ditujukan sebagai langkah strategis digitalisasi pemerintahan, kini berubah menjadi sorotan akibat dugaan penyalahgunaan anggaran yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi dan swasta.
Kejaksaan memastikan akan terus menelusuri dan menuntaskan perkara ini demi menjunjung tinggi akuntabilitas dan keadilan hukum.*
(oz/j006)
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
Pemerintahan
BATU BARA Warga Kecamatan Tanjung Tiram dan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, mengeluhkan gangguan listrik yang sudah berlangsun
Ekonomi
JAKARTA TIMUR Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi jenazah seora
Peristiwa
MEDAN Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18 dari tiap desa di Kota Padangsidimpuan kembali d
Hukum dan Kriminal
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap praktik pengoplosa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah proyek fiktif di Divisi Engineering Pro
Nasional
JAKARTA Setelah pengakuan emosional Farel Prayoga tentang ibu kandungnya yang selama 14 tahun tak pernah bersamanya, kini giliran ibu tiri
Entertainment
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa lebih dari 200 pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan permo
Pemerintahan
MALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Malang
Pemerintahan
MEDAN Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memberikan jaminan kemudahan berinves
Pemerintahan