Kadis BMBKCK Sumut Tegaskan Tak Toleransi Material Ilegal untuk Proyek Jalan di Paluta
MEDAN Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumatera Utara, Chandra Dalimunthe, menegaskan tidak akan mentol
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, buka suara terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.
Ia menegaskan bahwa dirinya adalah pihak yang pertama kali melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung.
"Saya yang melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung sekitar September 2024," ujar Budi Arie kepada wartawan, Jumat (23/5/2025).
Budi mengaku laporan tersebut disampaikan bersama Wakil Menteri Kominfo, Sekjen, dan Inspektur Jenderal. Pernyataan ini muncul di tengah proses penyidikan yang kini tengah mendalami dugaan keterlibatan tiga Menteri Kominfo lintas periode: Rudiantara (2014–2019), Johnny G. Plate (2019–2023), dan Budi Arie sendiri (2023–2024).
Kepala Kejari Jakarta Pusat, Safrianto Zuriat Putra, menjelaskan bahwa dugaan korupsi dalam proyek PDNS terjadi sepanjang 2020–2024. Ia mengungkap bahwa periodisasi proyek tersebut memang berada dalam masa jabatan ketiga menteri tersebut, namun keterlibatan langsung mereka masih didalami penyidik.
"Penyidik masih mendalami fakta dari keterangan saksi, apakah ketiga menteri tersebut memiliki keterlibatan langsung atau hanya menjabat di periode waktu tersebut," jelas Safrianto.
Lima Tersangka Telah Ditetapkan
Dalam kasus ini, Kejari Jakpus telah menetapkan lima tersangka:
Semuel Abrizani Pangerapan (SAP) – Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo.
Bambang Dwi Anggono (BDA) – Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Ditjen Aptika (2019–2023).
Nova Zanda (NZ) – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PDNS 2020–2024.
Alfi Asman (AA) – Direktur Bisnis PT Aplika Nusa Lintas Arta (2014–2023).
Pini Panggar Agusti (PPA) – Account Manager PT Dokotel Teknologi (2017–2021).
Proyek PDNS yang semula ditujukan sebagai langkah strategis digitalisasi pemerintahan, kini berubah menjadi sorotan akibat dugaan penyalahgunaan anggaran yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi dan swasta.
Kejaksaan memastikan akan terus menelusuri dan menuntaskan perkara ini demi menjunjung tinggi akuntabilitas dan keadilan hukum.*
(oz/j006)
MEDAN Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumatera Utara, Chandra Dalimunthe, menegaskan tidak akan mentol
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan sebanyak 104.426 siswa tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri telah merasa
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Wakaf Indonesia (BWI) menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang di Banda Ace
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menggelar rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan kepada para peserta tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (P
EKONOMI
JAKARTA Advokat senior Deni Kailimang menilai penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mant
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelura
EKONOMI
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, bes
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil tindakan terhadap dua warga negara asing (WNA) yang diduga menjadi penyelenggara komunita
HUKUM DAN KRIMINAL