Ganjar Pranowo Respons Wacana Prabowo Soal Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

JAKARTA -Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menanggapi wacana yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Ganjar meminta agar pemerintah tidak terburu-buru dalam memutuskan hal tersebut dan sebaiknya melakukan kajian yang lebih mendalam serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Wacana ini disampaikan oleh Presiden Prabowo saat menghadiri puncak HUT Partai Golkar ke-60 di Sentul, Bogor, pada Kamis (12/12/2024). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengusulkan agar gubernur, wali kota, dan bupati dipilih oleh DPRD, sebuah langkah yang dianggapnya lebih efisien dan dapat menghemat anggaran negara.

Ganjar Pranowo menanggapi, bahwa meski ia setuju dengan usulan mengenai efisiensi anggaran, namun ia menilai penting untuk mengkaji lebih dalam wacana ini. Ganjar mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung sebelumnya dilakukan untuk mengatasi masalah dalam pemilihan melalui DPRD, seperti potensi terjadinya jual beli dukungan yang tidak merepresentasikan kehendak rakyat.

Baca Juga:

• PPATK Temukan 10 Juta Rekening Bansos Tidak Aktif, Dana Rp 2,1 Triliun Mengendap
• Gurita Serakahnomics

“Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam. Dulu dilakukannya pilkada langsung karena ada masalah saat pemilihan di DPRD. Ada argumen tidak merepresentasikan kehendak rakyat, terjadi jual beli dukungan. Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan, ojo kesusu (jangan buru-buru),” ujar Ganjar kepada wartawan.

Lebih lanjut, Ganjar juga menegaskan bahwa apapun sistem yang diterapkan, seluruh pemangku kepentingan harus mengikuti aturan yang ada. Ia menyatakan, bahwa pemerintah akan mendapatkan hasil yang buruk jika penegak hukum dan pihak terkait lemah dalam menjalankan aturan yang ada.

Baca Juga:

• Tidak Membaca Surah Ad-Dhuha Saat Sholat Dhuha, Apakah Sah?
• Ternak Lembu Berkeliaran di Sejumlah Ruas Jalan di Aceh Besar, Pengguna Jalan Diminta Waspada

“Mau sistem apapun yang akan dipakai, kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah, maka hasilnya akan buruk,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien dan bisa mengurangi pemborosan anggaran yang besar saat pelaksanaan Pilkada. Ia menyebutkan bahwa sistem ini telah diterapkan dengan sukses di negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang memilih kepala daerah melalui DPRD tanpa perlu mengeluarkan biaya besar.

“Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah yang pilih Gubernur, pilih Bupati. Efisien enggak keluar duit,” kata Prabowo saat acara HUT Golkar ke-60.

Menurutnya, usulan tersebut tidak hanya akan menghemat anggaran negara, tetapi juga bisa dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti perbaikan sekolah, irigasi, dan lainnya.

Prabowo juga menyoroti tingginya biaya politik dalam Pilkada, yang sering kali membuat para kontestan harus mengeluarkan dana sangat besar. Ia menilai bahwa sistem politik yang ada saat ini cenderung terlalu mahal, bahkan menghabiskan triliunan rupiah dalam waktu singkat.

“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” tambahnya.

Terkait wacana ini, Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa di internal PDI Perjuangan, belum ada pembicaraan khusus mengenai wacana yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto. “Belum ada pembicaraan di internal kami. PDI Perjuangan tidak reaktif. Kami mengingatkan agar wacana ini dipertimbangkan secara matang,” ungkap Ganjar.

Dengan adanya dinamika ini, wacana tentang pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan terus menjadi perbincangan hangat di kalangan politisi dan masyarakat, terlebih mengingat dampaknya terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

(N/014)