Tinggal Hitungan Hari, 94 Ribu Pejabat Masih Belum Lapor LHKPN ke KPK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 87,83 atau 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program DP 0 Rupiah, salah satu program unggulan era mantan Gubernur Anies Baswedan, asalkan ketersediaan lahan mencukupi dan siap untuk dibangun.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat meninjau Rusunawa Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa (27/5/2025).
"Sekalian saya jawab dulu yang DP nol ya, sebenarnya area atau lahan yang sudah dibebaskan ketika program DP nol kan ada beberapa yang sekarang ini memang masih ada catatannya," kata Pramono kepada awak media.
Menurutnya, kelanjutan program sangat mungkin dilakukan jika ada kesiapan infrastruktur dasar, terutama ketersediaan lahan yang layak bangun.
"Saya secara khusus ingin menyampaikan bahwa bagi saya selama lahan itu siap dan bisa dibangun, tentunya kami akan lanjutkan," tegasnya.
Pramono menegaskan bahwa semua program gubernur sebelumnya yang terbukti membawa manfaat bagi warga Jakarta akan tetap dilanjutkan oleh pemerintahannya.
"Karena bagi saya siapapun, apapun yang ditinggalkan oleh gubernur siapapun, selama ini baik untuk kepentingan warga banyak maka kami akan melanjutkan," ujarnya.
SIRUKIM Diluncurkan Ulang untuk Transparansi Hunian
Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga menjelaskan tentang peluncuran ulang Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim), yang bertujuan meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam distribusi hunian bagi masyarakat.
"Contohnya pada waktu di Jagakarsa sampai harus diundi dan sebagainya, sehingga memang harus dilakukan perbaikan, dan Dinas Perumahan telah melakukan itu, tetapi sebenarnya tidak meninggalkan esensi yang lalu-lalu," jelasnya.
Dengan komitmen ini, Pramono berharap akses hunian layak dengan skema terjangkau tetap menjadi prioritas pembangunan Jakarta yang berkelanjutan dan inklusif.*
(bs/j006)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 87,83 atau 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) memastikan bahwa gembong narkoba internasional Dewi Astutik alias Paryatin bakal segera dilimpahk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas secara virtual bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada Sabtu (28/3/
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga pangan nasional terpantau mengalami fluktuasi pada akhir pekan ini, Minggu (29/3/2026). Sejumlah komoditas utama seperti b
EKONOMI
WASHINGTON DC Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan kedatangan sekitar 3.500 pasukan tambahan di Timur Tengah melalui kapa
INTERNASIONAL
JAKARTA Samin Tan kembali menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana koru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jenazah mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono tiba di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Mingg
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam pada Minggu, 29 Maret 2026, tercatat stabil di angka Rp2,837 juta
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah strategis menghadapi gejolak global akibat konflik Timur Tengah. Menteri Koordinator Bid
PEMERINTAHAN
JAKARTA Di era digital saat ini, media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan anakanak. Namun, penggunaan berlebihan dapa
PENDIDIKAN