MEDAN -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tengah menyusun regulasi khusus untuk mengatur layanan ojek online (ojol), guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi mitra pengemudi dan konsumen.
Rapat lanjutan penyusunan aturan tersebut digelar secara hybrid pada Selasa (27/5/2025) dan dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Dr. Agustinus Panjaitan.
Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada 23 Mei 2025 yang juga melibatkan unsur OPD, Kemenhub, Kominfo, Ditreskrimsus, BPJS, serta sejumlah aplikator layanan transportasi daring.
Rapat ini melibatkan lintas sektor, mulai dari KPPU Perwakilan Sumut, BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker, LAPK, hingga perwakilan dari Grab, Gojek, Maxim, InDrive, dan Shopee. Pembahasan fokus pada keadilan pola kemitraan, kepesertaan BPJS, serta transparansi dan pengawasan digital.
Perwakilan KPPU, Sofyan, menekankan pentingnya aturan yang tidak membebani mitra pengemudi. "Tidak boleh ada penguasaan usaha kecil oleh usaha besar. Perjanjian kemitraan harus transparan dan adil," tegasnya.
Sementara itu, LAPK menyoroti lemahnya perlindungan konsumen. "Konsumen sering tidak tahu harus mengadu ke mana. Aplikator justru melempar tanggung jawab ke mitra," ujar perwakilannya.
Disnaker Sumut mencatat adanya praktik PHK sepihak akibat sistem rating yang tidak transparan, serta tidak adanya kepastian soal THR. Pihaknya menegaskan, mitra pengemudi wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
BPJS Ketenagakerjaan Sumut mendukung penuh inisiatif tersebut dan menilai jaminan perlindungan melalui BPJS jauh lebih lengkap dibanding asuransi internal aplikator.
Dari sisi teknologi, Dinas Kominfo Sumut mewajibkan semua aplikator untuk mendaftarkan sistem elektronik mereka ke PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik). Mereka juga diminta menyediakan akses dashboard pemantauan digital, untuk memudahkan pengawasan aktivitas layanan secara real-time.
"Sosialisasi setiap program layanan juga wajib dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pengemudi dan konsumen," tegas Kominfo.
Rancangan SK Gubernur Tentang Pengawasan Penggunaan Sepeda Motor untuk Kepentingan Masyarakat Berbasis Aplikasi akan dibahas kembali bersama komunitas mitra ojol pada awal Juni 2025.
JAKARTA Suasana hangat dan penuh canda mewarnai pertemuan antara Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsuddin dan Ketua Umum Partai Na
Politik
JAKARTA Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk, Hotman Paris Hutapea, menyebut gugatan perdata yang diajukan oleh PT Citra Marga Nusaphala
Hukum dan Kriminal
BAGANSIAPIAPI Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan warga binaan lanjut usia, Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi bekerja sama dengan Pus
Kesehatan
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor kecamatan dan puskesma
Pemerintahan
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Grati
Nasional
JAKARTA Operator stasiun pengisian bahan bakar minyak (BBM) swasta, Vivo Indonesia, mengumumkan seluruh stok bensin mereka telah habis. P
Peristiwa
MEDAN Kabar baik datang bagi para pencari kerja di Kota Medan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) me
Nasional
JAKARTA Kelompok ibu, anak muda, dan perempuan yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah menghentikan program Makan B
Peristiwa
MEDAN Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui UPTD Khusus membuka penerimaan peg
Nasional
MEDAN Sosok politisi Hasyim, SE kembali mencuri perhatian publik setelah dinilai layak maju dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota Medan m
Politik
