Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT - Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Langkat hingga kini belum dapat dijalankan secara menyeluruh.
Pasalnya, wilayah ini masih belum memiliki dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menjadi pusat produksi makanan bergizi bagi peserta didik.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Ari Yulianto, saat menghadiri kegiatan sosialisasi MBG di Jambur Brelalal, Kelurahan Namo Ukur Selatan, Kecamatan Sei Bingai, Rabu (4/6/2025).
"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Langkat dapat segera menyediakan lahan untuk pembangunan dapur MBG sebagai langkah awal agar program ini dapat berjalan. Kehadiran dapur ini nantinya juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja bagi sekitar 50 orang," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ari menekankan pentingnya program MBG sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam membangun kualitas generasi penerus bangsa.
"Program ini bertujuan membentuk fondasi generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh," katanya.
Senada dengan Ari, Anggota Komisi IX DPR RI, Delia Pratiwi Br Sitepu, yang turut hadir, menyatakan bahwa MBG bukan sekadar program konsumsi, melainkan strategi nasional dalam upaya peningkatan gizi, khususnya untuk kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan anak-anak sekolah.
"Dengan pemenuhan gizi yang optimal, kita bisa membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional," tegasnya.
Sebagai bentuk simbolis dukungan terhadap program tersebut, Ari dan Delia turut membagikan susu kepada balita yang hadir, menandai komitmen nyata terhadap pemenuhan gizi sejak dini.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk mendorong peningkatan status gizi anak-anak secara berkelanjutan, dengan target menciptakan SDM unggul di masa depan.*
(ms/j006)
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA