Rencana Sekolah 5 Hari di Sumut Dikritik DPRD: “Belum Matang, Bisa Timbulkan Risiko Baru”

MEDAN - Rencana Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdik Sumut) untuk menerapkan sistem sekolah lima hari dalam sepekan pada Tahun Ajaran 2025–2026 menuai kritik dari kalangan legislatif.

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Dameria Pangaribuan, menyatakan bahwa rencana ini belum dikaji secara matang dan belum pernah dikomunikasikan secara resmi kepada pihak DPRD, khususnya Komisi E yang membidangi pendidikan.

"Kami dari Komisi E belum menerima informasi atau penjelasan resmi terkait sistem sekolah lima hari ini. Konsep dan metode pembelajaran juga belum kami ketahui karena belum disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan," ujar Dameria, Rabu (4/6/2025).

Kebijakan sekolah lima hari ini dirancang untuk mengurangi kenakalan remaja seperti tawuran, geng motor, hingga penyalahgunaan narkoba.

Disdik Sumut berharap siswa dapat menggunakan waktu libur di hari Sabtu dan Minggu untuk lebih banyak bersama keluarga.

Namun, Dameria justru mempertanyakan efektivitas logika tersebut. Menurutnya, hari Sabtu masih merupakan hari kerja bagi banyak orang tua, sehingga waktu berkumpul keluarga tidak selalu bisa terwujud.

"Apakah bisa dipastikan orang tua ada di rumah pada hari Sabtu? Kita syukuri saja kalau masih bisa kumpul di hari Minggu. Tapi Sabtu itu masih hari kerja bagi banyak orang tua," ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa sebelum kebijakan dilaksanakan, Disdik Sumut harus terlebih dahulu melakukan kajian menyeluruh dan mendata kondisi pekerjaan orang tua siswa.

"Harus ada data riil. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat anak-anak semakin bebas di hari Sabtu tanpa pengawasan orang tua, yang dapat menimbulkan risiko baru," katanya.

DPRD Sumut mendesak agar Dinas Pendidikan membuka ruang dialog dan menyampaikan perencanaan secara transparan kepada legislatif, sebelum kebijakan ini diberlakukan secara luas.*

(ms/j006)