Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
PALUTA - Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menggelar rapat penting guna menindaklanjuti sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang diduga telah menguasai lahan masyarakat di Desa Garonggang dan Padang Garugur.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bupati Paluta dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Paluta, Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan, S.STP., MM., mewakili Bupati Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si.
Turut hadir dalam rapat tersebut jajaran OPD seperti Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Kasatpol PP, Kadis Kominfo, DPMPTSP, Dinas PU-TR, Kabag Hukum dan Pembangunan, serta Camat Padang Bolak, para kepala desa, dan perwakilan masyarakat dari dua desa terdampak.
Dalam sambutannya, Sekda Patuan Rahmat menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mencari solusi konkret atas keluhan masyarakat, termasuk terkait dugaan mafia tanah dan penerbitan sertifikat ganda.
"Penting untuk ditindaklanjuti agar keluhan masyarakat tidak semakin menumpuk. Kita akan fokus menyelesaikan permasalahan pertanahan ini secara sistematis dan menyeluruh," ujar Patuan.
Asisten I Sarifuddin Harahap, S.Sos., MM., juga menambahkan bahwa penyelesaian konflik agraria ini harus menjunjung tinggi prinsip keadilan serta tunduk pada aturan hukum yang berlaku.
"Penyelesaian ini harus sesuai hukum. Kita tidak ingin masalah ini terus berlarut dan menimbulkan konflik horizontal," tegasnya.
Diharapkan, melalui koordinasi lintas sektor ini, sengketa lahan masyarakat dengan PT TPL dapat diselesaikan tuntas, menghindari konflik sosial yang lebih besar, dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.*
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA