BANDUNG – Amnesty International Indonesia mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk segera mencabut kebijakan jam malam yang diberlakukan khusus bagi para pelajar di wilayahnya.
Baca Juga:
Direktur Eksekutif Amnesty, Usman Hamid, menilai kebijakan tersebut tidak hanya diskriminatif, tetapi juga bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).
"Kebijakan ini jelas bertentangan dengan Konstitusi yang menjamin hak anak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dan praktik-praktik yang melanggar HAM," tegas Usman dalam keterangan resminya, Kamis (5/6/2025).
Baca Juga:
Ia merujuk pada Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Lebih lanjut, Usman menyebut pembatasan mobilitas anak lewat jam malam bukanlah bentuk perlindungan, melainkan pengawasan represif yang membatasi ruang tumbuh dan interaksi sosial mereka di ruang publik.
"Pendekatan ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Ini justru bisa memperkuat stigma negatif terhadap mereka yang berada di luar rumah saat malam," jelas Usman.
Amnesty juga menilai kebijakan ini melanggar Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia pada 2005. Menurut Usman, tidak ada dasar ancaman keamanan mendesak yang membenarkan penerapan jam malam hanya bagi siswa.
Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi ini sebelumnya menuai kontroversi setelah ia menyatakan bahwa siswa yang melanggar jam malam akan dibina di barak militer.
"Yang melanggar, pembinaannya dimasukkan ke barak militer," ujar Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (4/6/2025).
Menurut Usman, tindakan tersebut berpotensi mengarah pada bentuk pembatasan hak kebebasan pribadi yang tidak sah secara hukum. Ia mengingatkan agar pendekatan pembinaan anak dilakukan secara edukatif dan inklusif, bukan represif.
DELISERDANG Setelah diungkap BITVOnline.com ke ruang publik, Pemprov Sumut akhirnya dipastikan tidak melanjutkan proses pengadaan paket
Pemerintahan
MAKASSAR Dai dan mantan pendeta Ustad Dr H M Yahya Yopie Waloni Sth Mth (55), dilaporkan meninggal dunia usia khutbah di Masjid Darul Falah
Agama
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencegah delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemerasan Tenaga Kerja Asing (TKA
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menegaskan bahwa rencana perubahan aturan luas minimal rumah
Ekonomi
LANGKAT Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) melalui yayasan Human Initiative menyalurkan bantuan 100 ekor kambing kurban kepada warga Desa Pa
Nasional
Yangon, Myanmar Militer Myanmar menangkap seorang anak berusia enam tahun yang diduga terlibat dalam pembunuhan seorang pensiunan jender
Internasional
Tapanuli Selatan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyalurkan seekor sapi kurban untuk masyarakat Kabupaten Tapanuli Selat
Nasional
TAPSEL Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Jafar Syahbuddin Ritonga, mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan perayaan Idul Adh
Agama
BATU BARA Warga Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, tengah dibuat resah oleh in
Pemerintahan
MEDAN Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Sumut yang digelar pada Selasa (3/6/2025) memutuskan pemberhentian dengan hormat H
Nasional
