Dulu Dibuang Kini Disayang Kisah Cerdas Pemuda Aceh Sulap Tumpukan Botol Plastik Jadi Sofa Jutaan Rupiah
ACEH BESAR Sampah plastik yang selama ini dianggap sebagai limbah justru disulap menjadi peluang bisnis oleh Ustaz Zainuddin MTK (30), p
EKONOMI
DELISERDANG – Setelah diungkap BITVOnline.com ke ruang publik, Pemprov Sumut akhirnya dipastikan tidak melanjutkan proses pengadaan paket sewa pesawat komersil Garuda. Paket kerja dengan kode 10165374000 ini, sempat ditampilkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Sumut.
Kepastian tidak akan melanjutkan proyek itu, disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumut Mulyono, saat ditanya wartawan di sela rangkaian kegiatan Idul Adha di Lubukpakam, Deliserdang, Jumat (6/6).
"Proses pengadaan (paket sewa pesawat komersil) itu ternyata gagal dan tidak dilanjutkan," jelas Mulyono. Sebagai tindak lanjut, menurut Mulyono, akan dilakukan kajian. Sebab kegiatan ini merupakan salah satu dari rencana aksi Pemprov Sumut untuk mengurangi peredaran narkoba di wilayah Sumut.
"Kegiatan ini salah satu upaya yang kita (Pemprov Sumut) lakukan dan termasuk dalam rencana aksi penanganan narkoba di Sumut. Jadi kita akan lakukan kajian lebih lanjut," ungkap Mulyono.
Menanggapi terkait metode Pn=enunjukan Lngsung (PL) terhadap PT Garuda sebagai pelaksana penyedia jasa/pelaksana proyek, Mulyono menjelaskan bahwa pemilihan PT Garuda Indonesia sebelumnya telah melalui pertimbangan atas alasan dan kondisi tertentu.
"Tentu sebelumnya sudah melalui berbagai pertimbangan ya. Dan awalnya baru pihak Garuda yang menyanggupi. Jadi kita pilih Garuda," jelas Mulyono.
Mulyono juga menegaskan bahwa Pemprov Sumut tegak lurus dengan kebijakan pemerintah pusat soal efisiensi anggaran. Untuk itu, seluruh kegiatan telah melalui proses perencanaan yang matang.
"Kita di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur tegak lurus dengan kebijakan efisiensi yang ditetapkan pemerintah. Semua program kegiatan, kita upayakan terlaksana seefisien mungkin, " pungkas Mulyono.
BERITA SEBELUMNYA
Sebelumnya, BITVOnline.com memberitakan bahwa Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sewa pesawat komersil Garuda sebesar Rp 860 juta, untuk memindahkan 50 orang tahanan narkoba dari LP Tanjung Gusta Medan ke Nusakambangan.
Sesuai yang ditampilkan dalam LPSE Pemprov Sumut, kegiatan ini dinamai Paket Sewa Pesawat Komersil dengan kode 10165374000. Paket ini diselenggarakan Badan Kesbangpol Sumut dengan metode pengadaan Penunjukan Langsung.
Sementara pagu anggaran untuk paket kegiatan sewa pesawat komersil tersebut, sebesar Rp 860 juta bersumber dari APBD Pemprov Sumut Tahun Anggaran (TA) 2025.
Dalam penjelasan pada Spesifikasi Teknis Sewa Pesawat Komersil yang ditandatangani Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut Mulyono selaku pengguna anggara (PA), dijelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan penyedia jasa dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Metode Penunjukan Langsung pelaksanaan kegiatan ini, dilakukan dengan alasan pekerjaan ini memiliki kondisi tertentu, yaitu pemindahan narapidana bersifat rahasia dan berisiko tinggi serta memerlukan pengamanan dan pengawalan ketat.
Karena itu, Kesbangpol Provinsi Sumut menyewa pesawat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan jenis pesawat Boeing 737-800 dengan kapasitas 162 seat.
Pesawat tersebut nantinya akan membawa 50 orang tahanan narapidana, 70 orang tenaga pengamanan dari Brimob Polda Sumut, 8 orang petugas Lapas serta 12 orang petugas pendamping. Dijadwalkan, pekerjaan ini akan dilaksanakan satu hari pada bulan Juni 2025.
TIDAK SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN EFISIENSI
Namun, sejumlah pihak menilai, pengalokasian pagu anggaran sebesar Rp 860 juta untuk sewa pesawat komersil Garuda guna memindahkan para tahanan narkoba itu, dinilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang kini tengah dilakukan pemerintah.
Bila Kesbangpol Sumut memang mendukung kebijakan efisiensi, mestinya Kesbangpol Sumut masih bisa memilih pesawat Hercules yang diperkirakan akan membutuhkan anggaran yang lebih irit. "Kan bisa menggunakan pesawat Hercules yang yang diyakini lebih murah," jelas sumber BITVOnline.com.
Hal ini menjadi sangat penting. Karena saat ini saja, di beberapa unit kerja di lingkungan Pemprov Sumut, terjadi efisiensi anggaran ditandai dengan pengurangan alokasi anggaran, sehingga mengganggu program yang sebelumnya telah direncanakan.
Apalagi, pesawat Hercules dinilai akan lebih tepat untuk mengangkut para tahanan narkoba. Pesawat Hercules sendiri merupakan pesawat angkut militer yang dirancang untuk mengangkut pasukan, evakuasi medis dan mampu beroperasi di landasan pacu yang sederhana.*
ACEH BESAR Sampah plastik yang selama ini dianggap sebagai limbah justru disulap menjadi peluang bisnis oleh Ustaz Zainuddin MTK (30), p
EKONOMI
BINJAI Direktur PDAM Tirta Sari Kota Binjai Ashari mengimbau seluruh pelanggan untuk membayar rekening air tepat waktu dan secara mandiri.
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kembali meno
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang lebih dari Rp6 miliar dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal wa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden TimorLeste Jos Ramos Horta bersama sembilan peraih Nobel dari berbagai ne
NASIONAL
JAKARTA Seorang warga meninggal dunia setelah ditemukan dalam kondisi pingsan saat kerusuhan terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat
PERISTIWA
JAKARTA Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah disebut telah mengikhlaskan dan menghormati putusan hakim yang menolak gugatan
NASIONAL
JAKARTA Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan Pemilu tetap digelar pada 2029. Hasto meminta tidak ada upaya yang bertentangan
POLITIK
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan penggeledahan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (28
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan maksud Presiden Prabowo Subianto yang mempersilakan menteri mingg
POLITIK