Papua Darurat! Menteri HAM Temui Pemimpin Papua Tengah Bahas Rekonsiliasi Konflik Bersenjata

DENPASAR – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menggelar pertemuan terbatas bersama Gubernur Papua Tengah, sejumlah anggota DPRD provinsi dan kabupaten, serta Bupati Intan Jaya dan Bupati Puncak di Bali, Jumat (6/6/2025) malam.

Agenda tersebut membahas eskalasi kekerasan bersenjata yang menyebabkan krisis kemanusiaan di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak.

Pigai menyebut, pertemuan itu dilakukan sebagai respons serius pemerintah terhadap meningkatnya konflik yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa, luka-luka, warga hilang, hingga pengungsian massal.

"Tujuan utama kami adalah mewujudkan Papua sebagai Tanah Damai. Karena itu, kami menggelar pertemuan untuk memperoleh informasi langsung dari para kepala daerah dan merancang langkah penanganan tepat," kata Pigai dalam keterangan resminya, Sabtu (7/6/2025).

60 Ribu Warga Mengungsi, Dua Distrik Kosong

Pigai mengungkapkan, saat ini tercatat 60 ribu warga dari Intan Jaya dan Puncak telah mengungsi ke kota-kota seperti Timika dan Nabire. Bahkan, Distrik Sinak (Puncak) dan Distrik Hitadipa (Intan Jaya) dikabarkan sudah kosong total karena seluruh warganya mengungsi.

"Dua distrik ini sudah tidak berpenghuni. Ini situasi yang sangat serius dan butuh kehadiran negara," ujar Pigai.

Kementerian HAM, lanjutnya, dalam waktu dekat akan menurunkan tim ke lokasi untuk memastikan penanganan pengungsi serta mendorong upaya rekonsiliasi di wilayah terdampak konflik.

Dukung Pos Aparat, Tolak Gereja Jadi Markas

Dalam dialog tersebut, para kepala daerah juga menyampaikan rencana untuk membangun pos-pos penjagaan aparat secara khusus, agar gereja dan rumah klasis tidak lagi dijadikan markas militer.

"Gubernur dan para bupati sepakat untuk memfasilitasi pembangunan pos aparat, termasuk mencarikan lahan yang sesuai. Ini penting untuk mencegah penodaan rumah ibadah," jelas Pigai.

Bahas Pilkada Puncak Jaya dan Infrastruktur Papua

Isu lain yang turut dibahas adalah konflik sosial di Kabupaten Puncak Jaya pasca-pilkada.

Pigai menyarankan pendekatan restorative justice berbasis denda adat dan mempercepat pelantikan bupati/wakil bupati definitif guna meredam konflik yang berkepanjangan.

Tak hanya itu, pembahasan turut menyentuh soal pembangunan sekolah rakyat, program makan bergizi gratis, serta infrastruktur jalan trans Papua yang dinilai krusial untuk pemulihan dan pemerataan pembangunan.

Bentuk Pokja Papua, Integrasi Penanganan Masalah

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Pigai mengumumkan bahwa Kementerian HAM tengah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Papua, yang akan fokus menggodok berbagai isu krusial terkait HAM dan pembangunan di Papua.

"Pokja Papua segera terbentuk dan langsung bekerja. Ini untuk memastikan semua persoalan Papua tertangani secara terpadu dan menyeluruh," pungkasnya.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk hadir secara nyata, tidak hanya dalam penanganan konflik, tetapi juga dalam upaya membangun rekonsiliasi dan keadilan bagi seluruh rakyat Papua.*

(sn/a008)