PEMATANGSIANTAR - Anggota Komisi III DPRD Pematangsiantar, Chairuddin Lubis, mendesak Wali Kota Wesly Silalahi untuk mempertimbangkan pencopotan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Julham Situmorang.
Hal ini menyusul kebocoran retribusi parkir yang dinilai gagal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Chairuddin Lubis, yang akrab disapa CL, menyoroti maraknya parkir liar di berbagai sudut kota, salah satunya di depan Suzuya Merdeka Mall, Jalan Merdeka.
Kawasan yang menjadi wajah kota itu disebut semakin semrawut karena praktik parkir liar yang dibiarkan.
"Kinerja Kadishub ini harus dievaluasi. Kalau tidak semangat atau malas-malasan, mungkin bisa digeser, dicopot atau diganti," tegas CL, Senin (9/6/2025).
CL menuduh adanya pembiaran terhadap praktik parkir liar yang mengalirkan uang retribusi bukan ke kas daerah, melainkan ke oknum tertentu.
Ia menyatakan, hampir setiap saat masyarakat dimintai uang parkir oleh juru parkir (jukir) di berbagai titik kota.
"Pagi, siang, sore, malam sampai dini hari. Tapi pertanyaannya: ke mana uang parkir itu mengalir semua?" ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyebut Dishub Pematangsiantar tidak pernah berhasil mencapai target penerimaan retribusi parkir dari tahun ke tahun. Padahal, potensi pendapatan dari sektor tersebut sangat besar.
Data Realisasi PAD Parkir yang Memprihatinkan
2022: Rp6,6 miliar (39% dari target)
2023: Rp7,1 miliar (42%)
2024: Rp8,4 miliar (49%)
Ironisnya, angka ini masih rendah meski Pemko Pematangsiantar telah menaikkan tarif retribusi melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024.
"Bapak Wesly harus mempertimbangkan kinerja anak buahnya. Jika tidak mampu kerja, ya copot saja," kata CL.
Sementara itu, aparat kepolisian dikabarkan telah mengamankan dua orang yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di depan Suzuya Merdeka Mall.
Kanit Reskrim Polsek Siantar Timur, Ipda Gilbert Panjaitan, membenarkan penindakan tersebut berdasarkan laporan masyarakat yang resah terhadap praktik pungli parkir.*
(ms/j006)
MEDAN Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan mengungkap jaringan penadahan kendaraan bermotor hasil kejahatan dengan men
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PDI Perjuangan menilai rencana Presiden ke7 RI, Joko Widodo, untuk berkeliling ke sejumlah daerah tidak akan memengaruhi kekuat
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memastikan layanan perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (eKTP) aka
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai kepemimpinan Ombudsman periode 20212026 sebagai periode yang paling ber
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang kuat meski menghadapi berbagai
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudh
NASIONAL
NTT Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) memberikan apresiasi terhadap capaian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Obor Mas yang berb
EKONOMI
MEDAN Polrestabes Medan menggerebek delapan gudang yang diduga menjadi tempat penampungan kendaraan hasil pencurian dan perampokan di ka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menilai masyarakat desa tetap merasakan dampak kenaikan nilai tukar dollar
POLITIK
