JAKARTA -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan terkait kelanjutan operasional tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
Dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah tersebut, satu IUP milik PT GAG Nikel tetap berjalan sementara empat lainnya dicabut pemerintah.
Bahlil menyatakan bahwa PT GAG Nikel telah menjalankan kegiatan pertambangan sesuai prosedur yang berlaku dan memenuhi ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). "Itu alhamdulillah sesuai dengan AMDAL.
Baca Juga:
Karena itu juga adalah bagian dari aset negara, selama kita awasi betul, arahan Bapak Presiden kita harus awasi betul lingkungannya," ungkap Bahlil saat konferensi pers di Istana Negara, Selasa (10/6).
Menurutnya, PT GAG Nikel dipandang masih dapat melanjutkan aktivitas penambangan karena memenuhi persyaratan lingkungan dan aturan yang berlaku.
Baca Juga:
Sedangkan untuk empat perusahaan yang izinnya dicabut, Bahlil menegaskan mereka telah melanggar aturan, terutama terkait ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Ada beberapa alasan pencabutan IUP tersebut. Pertama, pelanggaran lingkungan. Kedua, kawasan tersebut harus dilindungi termasuk biota laut dan konservasi. Ketiga, keputusan berdasarkan rapat terbatas yang juga mempertimbangkan masukan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat," jelas Bahlil.
Bahlil juga menambahkan bahwa izin-izin tersebut diberikan sebelum kawasan tersebut resmi ditetapkan sebagai Geopark. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan perhatian khusus agar Raja Ampat tetap terjaga sebagai destinasi wisata dunia sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan dan negara.
Berikut daftar 4 IUP yang dicabut:
PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)
Izin berlaku hingga 26 Februari 2033, wilayah 2.193 Ha di Pulau Batang Pele
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan