Indonesia Resmi Ditunjuk Jadi Wakil Komandan ISF di Gaza, Apa Alasannya?
JAKARTA Indonesia kembali menunjukkan peran aktif dalam upaya perdamaian internasional. Dalam rapat Dewan Perdamaian atau Board of Peace (
NASIONAL
MEDAN – Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mendesak Wali Kota Medan untuk segera menonaktifkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem), Camat, dan Lurah yang terindikasi terlibat kecurangan, ketidaknetralan, dan kurangnya transparansi dalam proses pengangkatan Kepala Lingkungan (Kepling) di wilayahnya.
Keberpihakan ini dikhawatirkan menimbulkan konflik dan keresahan di tengah masyarakat.
Tuntutan tersebut disampaikan oleh Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Margaret MS, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya atas penjelasan Wali Kota Medan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat paripurna ini berlangsung pada Selasa (10/6/2025) dan dipimpin oleh Ketua DPRD Medan Drs. Wong Cun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen, Rajudin Sagala, dan Hadi Suhendra.
Turut hadir Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas didampingi Sekda dan pimpinan OPD Pemko Medan.
Margaret menyoroti kasus pemilihan Kepling 12 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas.
Ia mengungkapkan bahwa proses seleksi dan klarifikasi data dukungan masyarakat dimanipulasi oleh panitia seleksi di Kelurahan, sehingga menggagalkan salah satu calon yang sebenarnya telah memenuhi persyaratan sesuai Perda Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepling di Kota Medan.
Permasalahan serupa, lanjut Margaret, juga terjadi di Lingkungan 13 dan 14 Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli.
Meskipun permasalahan di kedua kelurahan tersebut telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Kota Medan yang merekomendasikan verifikasi ulang, namun rekomendasi tersebut diabaikan oleh pihak-pihak terkait, termasuk Kabag Tapem Pemko Medan.
Diduga, Lurah dan Camat sengaja menggagalkan calon Kepling yang memiliki dukungan besar dari warga karena telah menerima sesuatu dari Kepling yang akhirnya diangkat.
Untuk menghindari polemik, keresahan, dan kekisruhan yang berlarut-larut di ketiga lingkungan tersebut, Margaret mendesak Inspektorat Pemko Medan untuk melakukan pemeriksaan serius terhadap Lurah Timbang Deli, Camat Medan Amplas, Lurah Titi Papan, Camat Medan Deli, serta Kabag Tapem Pemko Medan.
Fraksi PDIP juga meminta agar para pejabat yang terlibat dinonaktifkan sementara dari jabatannya guna memudahkan proses pemeriksaan.
JAKARTA Indonesia kembali menunjukkan peran aktif dalam upaya perdamaian internasional. Dalam rapat Dewan Perdamaian atau Board of Peace (
NASIONAL
JAKARTA Sejak Januari 2026, pasar smartphone Indonesia kembali diramaikan oleh peluncuran sejumlah model baru dengan rentang harga Rp 3
SAINS DAN TEKNOLOGI
BANDA ACEH Unit 3 Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Aceh berhasil menangkap dan menahan Dedi Saputra, seorang pendeta asal Aceh yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MALUKU Kasus penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob Polda Maluku, Bripda Masias Siahaya, terhadap seorang siswa SMP yang berujung p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa setiap upaya untuk menghapus programprogram pemerintahan Presid
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan tanggapan terkait teror yang dialami oleh Ketua Badan Eksekutif M
NASIONAL
DENPASAR Perayaan Tahun Baru Imlek 2026 di Bali berlangsung meriah dan penuh makna. Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menghadir
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan akan ada pembicaraan lanjutan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) s
EKONOMI
JAKARTA Banyak yang menganggap bermain game saat bulan Ramadhan adalah hal yang sepele dan tidak berpengaruh terhadap ibadah puasa. Namu
AGAMA
JAKARTA Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengusulkan agar pemerintah segera menghentikan penye
EKONOMI