MEDAN – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menerima kunjungan Anggota DPD RI asal Sumut, Pdt. Penrad Siagian, di Ruang Kerjanya, Lantai 9 Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Medan, pada Selasa (10/6/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Penyerapan Aspirasi terkait Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah, UU Pelayanan Publik, dan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Surya menyampaikan beberapa pokok pikiran krusial terkait ketiga UU tersebut.
Baca Juga:
Ia menyoroti perlunya peninjauan terhadap UU terkait Pemerintahan Daerah guna penguatan otonomi dan kewenangan daerah, khususnya bagi Pemerintah Provinsi.
"Seperti di Sumatera Utara, hampir 50% itu daerahnya perkebunan. Kalau bisa dana bagi hasil dari perkebunan, beberapa tahun terakhir, itu juga kecil. Padahal kalau sawit itu diperlakukan sama seperti minyak (tambang), itu daerahnya bisa maju. Apalagi jika yang daerahnya dapat bagi hasil (besar) dari situ, tak perlu lagi dia dapat dana alokasi umum (DAU) dari pusat," kata Wagub Surya.
Baca Juga:
Terkait UU Pelayanan Publik, Wagub Surya menekankan pentingnya Pemerintah Provinsi memiliki acuan yang jelas untuk menguatkan kualitas pelayanan publik agar lebih baik, cepat, dan transparan.
Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kualitas ini harus tetap mengedepankan prinsip efisiensi anggaran daerah.
Sementara itu, untuk UU ASN, Wagub Surya berharap regulasi yang ada dapat lebih menguatkan sisi profesionalisme pejabat.
Ia mencontohkan dirinya sendiri, yang meskipun diangkat melalui proses politik, harus tetap menjaga profesionalisme ketika menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.
Di sisi lain, Anggota DPD RI Penrad Siagian menyampaikan bahwa pihaknya telah berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah, seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, dalam rangka penyerapan aspirasi ini.
Beberapa isu utama yang mengemuka dalam diskusi adalah masih adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta perlunya peningkatan kapasitas aparatur di daerah.
"Kita tahu Sumatera Utara punya potensi bagi pemasukan untuk negara melalui keberadaan perkebunan. Dan dari luas wilayah, harusnya Sumut bisa memperoleh alokasi dana dari APBN lebih besar lagi," ujar Penrad Siagian.
JAKARTA Kementerian Transmigrasi menargetkan 2.000 peserta terpilih untuk menerima Beasiswa Patriot pada tahun 2026. Program ini ditujuka
Pendidikan
JAKARTA Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyatakan keyakinannya bahwa mahasiswa baru tahun ajaran ini akan diajarkan tentang
Politik
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan pemilik PT Jembatan Nusantara (PT JN), Adjie, pada Rabu (11/6). Namun, belum genap
Hukum dan Kriminal
MEKKAH Menteri Agama Nasaruddin Umar membantah keras adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan safari wukuf pada puncak ibad
Agama
BATAM Seorang perempuan berinisial MA di Kota Batam menjadi korban perampokan setelah bertemu dengan pria yang dikenalnya melalui aplika
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sengketa batas wilayah kembali mencuat antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) menyusul polemik kepemilikan atas empat p
Nasional
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa penghitungan uang tunai hampir Rp 1 triliun dan 51 kilogram emas
Hukum dan Kriminal
BOGOTA Kondisi calon presiden Kolombia, Miguel Uribe, mulai menunjukkan tandatanda perbaikan setelah sempat dalam kondisi kritis akibat
Internasional
NGAWI Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya NgawiSolo, tepatnya di Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rabu
Peristiwa
TANGERANG Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi membebaskan bea masuk dan pajak atas barangbarang milik jemaah haji
Agama