Kemlu: Pasukan ISF RI Hanya Diturunkan di Gaza, Bisa Dihentikan Kapan Saja
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan penugasan pasukan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) bersifat ter
INTERNASIONAL
MEDAN – Pemerintah Kota Medan mengakui belum dapat mengakomodir tuntutan elemen guru yang tergabung dalam Forum Guru Bersatu Sumatera Utara (FGBSU) terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), pembayaran gaji ke-13 dan ke-14, serta penghapusan Peraturan Wali Kota Medan (Perwal) Nomor 1 Tahun 2023.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Benny Sinomba Siregar mengatakan, tuntutan para guru ini sebenarnya sudah beberapa kali dimusyawarahkan, namun belum menemukan solusi yang memuaskan.
Ia berjanji akan meneruskan aspirasi para guru untuk ditindaklanjuti ke tingkat lebih tinggi.
"Ini ada kondisi yang harus kita sesuaikan karena bisa berubah setiap saat. Ini juga masih berproses di kementerian dan DPR RI. Namun, kami akan sampaikan tuntutan ini," katanya menjawab wartawan usai menerima aksi demonstran dari FGBSU di balai kota, Selasa (10/6).
Benny mengungkapkan, persoalan ini bermula dari Perwal Nomor 1 Tahun 2023 yang diterbitkan wali kota sebelumnya dan hingga kini masih berlaku.
Pihaknya, kata dia, telah menindaklanjuti persoalan ini hingga ke DPRD Kota Medan, pimpinan Kota Medan, bahkan DPR RI.
"Soal keuangan, itu kewenangan BKAD," ujar Benny.
Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Setdako Medan Evan Bulung menambahkan, dana untuk gaji guru, termasuk gaji ke-13 dan ke-14, seluruhnya bersumber dari pemerintah pusat, bukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, untuk TPP memang bersumber dari PAD.
"Besaran TPP itu sudah melalui pembahasan di DPRD. Jadi, kalau ingin menaikkan TPP, kami harus memperhitungkan seluruh jumlah guru se-Kota Medan. Jika ada kenaikan anggaran, ini akan membebani APBD, apalagi ada aturan belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total APBD," terang Evan.
Terkait Perwal Nomor 1 Tahun 2023, Evan menegaskan aturan tersebut tidak bisa dibatalkan begitu saja karena sudah memiliki dasar hukum dan sumber dana yang berbeda.
Namun, pihaknya akan membahas kemungkinan penyesuaian bersama wali kota dan sekda dalam Perubahan APBD (P-APBD) mendatang.
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan penugasan pasukan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) bersifat ter
INTERNASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menyoroti alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di provinsinya ya
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Keb
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa guru di Indonesia tetap menjadi perhatian pemerintah pusat, termasuk gu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Padangsidimpuan kembali menjadi sorotan publik setelah ditemukan roti berjamur yan
KESEHATAN
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat sebanyak 4.882 Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja telah meminta bantuan kepulangan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyerukan deeskalasi dan penyelesaian damai menyusul meningkatnya ketegangan militer antara Pakistan dan A
INTERNASIONAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Badan Gizi Nasional (BGN) tak hanya memastikan gizi anak Indonesia terpenuhi,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan dukungannya terhadap program Komando Cadangan (Komcad
PEMERINTAHAN