Bobby Soal Potensi Migas di 4 Pulau Eks Aceh: Saya Tak Pegang Datanya

MEDAN— Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengaku belum mengetahui secara pasti adanya potensi sumber daya minyak dan gas (Migas) di empat pulau yang status administratifnya kini menjadi bagian dari Provinsi Sumut, usai proses pemindahan dari Provinsi Aceh.

Pernyataan itu disampaikan Bobby saat menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri rapat di Gedung DPRD Sumut, Kamis (12/6/2025).

Baca Juga:

• Pulau Sengketa dengan Sumut, Mualem Sebut Ada Potensi Gas Seperti di Andaman
• Pansel Umumkan Hasil Seleksi Administrasi Calon Komisaris dan Direktur PT Perkebunan Sumut

Menurutnya, hingga saat ini ia belum menerima data atau informasi resmi terkait keberadaan potensi Migas di wilayah tersebut.

"Ya potensi apapun pasti ada ya, karena kalau kita lihat secara geografisnya memang memungkinkan. Tapi soal Migas, saya tidak pegang data, jadi saya tidak bisa menyampaikan lebih jauh," ujar Bobby.

Baca Juga:

• Kemendagri Tanggapi Polemik 4 Pulau, Siap Kaji Ulang Status Kepemilikan Wilayah Aceh-Sumut
• Siber Polda Sumut Tangani Dugaan Penghinaan Kahiyang dan Jokowi, Pemeriksaan Dimulai Senin

Meski demikian, ia menyebut bahwa potensi pariwisata di empat pulau itu cukup menjanjikan.

"Kalau pariwisata, secara geografis sangat bagus. Tapi untuk Migas, karena belum ada data resmi, saya tidak berani menyatakan ada atau tidaknya," tambahnya.

Menanggapi pertanyaan seputar kemungkinan kerja sama pengelolaan sumber daya alam antara Sumut dan Aceh, Bobby menyatakan keterbukaannya.

Namun, ia menegaskan bahwa kerja sama bisa dilakukan jika status kepemilikan empat pulau tersebut secara hukum sudah jelas sebagai bagian dari Sumatera Utara.

"Silakan saja kerja sama, tapi prinsipnya begini, kalau itu milik Sumut, pengelolaan bisa kita bahas. Kalau soal kepemilikan, jangan dibahas di sini atau di Aceh. Bahas di Jakarta, biar Mendagri yang putuskan," tegasnya.

Bobby menyebut Menteri Dalam Negeri terbuka terhadap diskusi apapun terkait status empat pulau itu, dan menyarankan agar semua pihak duduk bersama secara formal.

"Kalau kita mau menyelesaikan ini, ayo ke Jakarta bareng-bareng. Jangan kita bahas di daerah karena tidak akan selesai. Mendagri pasti terbuka menerima gubernur mana pun untuk diskusi," pungkasnya.

Polemik status kepemilikan empat pulau yang sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Aceh memang menjadi sorotan beberapa waktu terakhir.

Namun hingga kini, belum ada keputusan final dari pemerintah pusat soal status definitif wilayah tersebut.*

(tm/a008)

Pulau Sengketa dengan Sumut, Mualem Sebut Ada Potensi Gas Seperti di Andaman

Pansel Umumkan Hasil Seleksi Administrasi Calon Komisaris dan Direktur PT Perkebunan Sumut

Kemendagri Tanggapi Polemik 4 Pulau, Siap Kaji Ulang Status Kepemilikan Wilayah Aceh-Sumut

Siber Polda Sumut Tangani Dugaan Penghinaan Kahiyang dan Jokowi, Pemeriksaan Dimulai Senin

Gubernur Aceh Mualem Siap Laporkan Polemik Empat Pulau ke Presiden Prabowo jika Mediasi Gagal

DPR Minta Penundaan Eksekusi Kepmendagri 4 Pulau, Mediasi Harus Libatkan Sejarah dan Geospasial