PADANGLAWAS UTARA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas Utara (Paluta) menunjukkan komitmen kuatnya dalam menyikapi persoalan sengketa lahan yang melibatkan PT. Wonorejo Perdana.
Dalam upaya mencari solusi yang berkeadilan, Pemkab Paluta menggelar audiensi terbuka bersama para komisaris dan ahli waris PT. Wonorejo Perdana di Ruang Rapat Bupati, Rabu (18/06/2025).
Baca Juga:
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Paluta, H. Basri Harahap, serta dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Wakil Ketua I DPRD Paluta Samsul Bahri Daulay, S.Ag., perwakilan TNI, Polri, Kejari, OPD, serta tokoh-tokoh daerah yang relevan.
Dalam pertemuan itu, pihak komisaris dan ahli waris PT. Wonorejo Perdana menyampaikan bahwa lahan yang disengketakan saat ini merupakan aset perusahaan yang status kepemilikannya belum pernah dialihkan ataupun dijual oleh orang tua mereka kepada pihak lain.
Baca Juga:
Wakil Bupati Paluta, H. Basri Harahap, menyambut baik langkah komunikasi terbuka tersebut.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Paluta sangat menghargai itikad baik dari semua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah, sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.
"Pemerintah Kabupaten membuka ruang diskusi dan penyelesaian sepanjang proses ini ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku," ujar Wabup dalam sambutannya.
Untuk menjamin proses yang adil dan transparan, Pemkab Paluta telah membentuk Tim Terpadu Pengawasan Perkebunan yang bertugas mengkaji status kepemilikan, penggunaan lahan, serta legalitas yang terkait dengan keberadaan PT. Wonorejo Perdana di wilayah tersebut.
Wabup menambahkan bahwa pendekatan dialog menjadi kunci utama agar sengketa agraria ini tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang merugikan semua pihak.
Dalam kesempatan itu, berbagai pihak yang hadir turut memberikan pandangan dan menyampaikan masukan terkait langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan lahan ini secara menyeluruh dan damai.
Dengan adanya keterlibatan langsung dari berbagai lembaga, mulai dari DPRD, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil, Pemerintah Kabupaten Paluta berharap bahwa persoalan ini bisa diselesaikan melalui jalan tengah yang menjunjung asas keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat.*
PADANG PARIAMAN Tim gabungan dari Polres Padang Pariaman, BPBD, dan masyarakat menggali sebuah sumur tua di rumah tersangka Satria Johanda
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk mempercep
Pemerintahan
RUSIA Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Piskarovskoye Memorial Cemetery, St. Petersburg, Rusia, Kamis (19/6), sebagai
Internasional
BLITAR Tiga mahasiswa diadang dan diamankan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) setelah membentangkan poster kritik saat rombonga
Nasional
TEHERAN Ketegangan antara Iran dan Israel semakin meningkat setelah akses internet di Iran dilaporkan offline selama 12 jam pada Kamis (19
Internasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kuota haji
Pemerintahan
BANGLI Guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta menciptakan suasana yang aman dan kondusif, jajaran Polsek Bangli,
Nasional
JEMBRANA Puluhan pengemudi truk dari Gerakan Aliansi Pengemudi Bali (GAPIBA) dan Komunitas Truk Jembrana (KTJ) menggelar aksi solidaritas d
Nasional
BELU Pos Lakmars, Pos Fohuk, dan Pos Fohululik yang merupakan bagian dari Satgas Yonif 741/GN menghadiri Rapat Lokakarya Mini Lintas Sektor
Pemerintahan
ACEH personel Subdit Keamanan dan Keselamatan (Subditkamsel) Ditlantas Polda Aceh menggelar kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas kep
Pemerintahan
