JAKARTA -Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam upaya memenangkan kandidat tertentu di Pilkada 2024. Fenomena ini melibatkan ASN dari eselon I hingga tingkat bawah, baik melalui ajakan maupun inisiatif pribadi.
Hal ini disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Rapat Sriwijaya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
“Soal pemimpin, ini memang dilematis. Karena ASN, terutama Sekda ke bawah, cenderung diajak atau diminta untuk mendukung pasangan calon (paslon), baik yang inkumben maupun lawannya,” ujar Tito.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa tidak semua ASN terlibat karena tekanan. Ada pula yang secara sukarela menawarkan diri mendukung kandidat yang diprediksi menang besar berdasarkan survei.
“Kadang-kadang mereka menyodorkan diri kepada kandidat yang menurut mereka punya peluang besar untuk menang. Ini dilakukan agar mereka dianggap berjasa, sehingga setelahnya bisa mempertahankan jabatan atau bahkan naik pangkat,” jelas Tito.
Baca Juga:
Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut memiliki risiko, terutama jika kandidat yang didukung kalah. “Kalau kandidat yang dia dukung kalah, risiko besar menanti. Sebaliknya, kalau menang, mereka merasa aman dan diuntungkan,” tambahnya.
Tito menjelaskan bahwa ketidaknetralan ASN tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain seperti Korea Selatan, Malaysia, dan Suriah. Ia mencontohkan, dalam beberapa pemerintahan, pergantian pemimpin sering kali diikuti dengan rotasi besar-besaran pada posisi ASN.
“Di pemerintahan manapun, seperti Korea, Malaysia, bahkan Suriah, praktik ini terjadi. Mereka yang cepat beradaptasi dengan kekuasaan biasanya aman, sedangkan yang lambat, bisa tersingkir,” ungkap Tito.
Ia menilai bahwa perlu ada formula untuk mencegah praktik ini, salah satunya dengan memperkuat regulasi dan membentuk lembaga yang dapat menjadi penengah. “Misalnya, Kemenpan RB atau BKN bisa diberikan wewenang untuk memproteksi ASN agar tetap profesional dan tidak terpengaruh politik praktis,” tuturnya.
Tito menegaskan bahwa netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga demokrasi yang sehat. Ia berharap upaya bersama dapat dilakukan untuk memastikan ASN tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab profesional mereka, terlepas dari siapa yang menjadi pemimpin politik.
“Netralitas ASN harus dijaga. Kita perlu mencari jalan untuk membuat sistem yang lebih baik demi mencegah ketidakprofesionalan,” pungkas Tito.
(N/014)
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan keyakinannya bahwa target nasional 100 juta peserta program Cek Kesehatan Gratis (CK
Kesehatan
TEHERAN Ketegangan antara Israel dan Iran kembali memuncak setelah sebuah serangan drone militer Israel dikabarkan menghantam infrastruk
Internasional
BANTUL Seorang pria berinisial UU (28), warga Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, nekat membakar sepeda motor milik adiknya
Peristiwa
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Romy Soekarno, menyatakan penyesalannya atas keputusan Kementerian Dalam Negeri
Nasional
PARIS Menteri Luar Negeri Prancis JeanNoel Barrot kembali menegaskan komitmen negaranya untuk mengakui keberadaan negara Palestina dala
Internasional
JAKARTA Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh I, Muslim Ayub, mendesak Presiden Prabowo Subianto memberikan sanksi kepada Menteri Da
Nasional
JAKARTA Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menekankan pentingnya strategi yang serius, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam u
Pariwisata
JAKARTA Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menghadirkan destinasi wisata bertema Pulau Kucing di Kepulauan Seribu me
Nasional
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, secara tegas meminta aparat penegak hukum untuk menghentikan aksi
Nasional
PALI Aksi pencurian nekat terjadi di halaman sebuah rumah makan di Desa Lunas Jaya, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lemata
Hukum dan Kriminal
