JAKARTA -Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam upaya memenangkan kandidat tertentu di Pilkada 2024. Fenomena ini melibatkan ASN dari eselon I hingga tingkat bawah, baik melalui ajakan maupun inisiatif pribadi.
Hal ini disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Rapat Sriwijaya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
“Soal pemimpin, ini memang dilematis. Karena ASN, terutama Sekda ke bawah, cenderung diajak atau diminta untuk mendukung pasangan calon (paslon), baik yang inkumben maupun lawannya,” ujar Tito.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa tidak semua ASN terlibat karena tekanan. Ada pula yang secara sukarela menawarkan diri mendukung kandidat yang diprediksi menang besar berdasarkan survei.
“Kadang-kadang mereka menyodorkan diri kepada kandidat yang menurut mereka punya peluang besar untuk menang. Ini dilakukan agar mereka dianggap berjasa, sehingga setelahnya bisa mempertahankan jabatan atau bahkan naik pangkat,” jelas Tito.
Baca Juga:
Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut memiliki risiko, terutama jika kandidat yang didukung kalah. “Kalau kandidat yang dia dukung kalah, risiko besar menanti. Sebaliknya, kalau menang, mereka merasa aman dan diuntungkan,” tambahnya.
Tito menjelaskan bahwa ketidaknetralan ASN tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain seperti Korea Selatan, Malaysia, dan Suriah. Ia mencontohkan, dalam beberapa pemerintahan, pergantian pemimpin sering kali diikuti dengan rotasi besar-besaran pada posisi ASN.
“Di pemerintahan manapun, seperti Korea, Malaysia, bahkan Suriah, praktik ini terjadi. Mereka yang cepat beradaptasi dengan kekuasaan biasanya aman, sedangkan yang lambat, bisa tersingkir,” ungkap Tito.
Ia menilai bahwa perlu ada formula untuk mencegah praktik ini, salah satunya dengan memperkuat regulasi dan membentuk lembaga yang dapat menjadi penengah. “Misalnya, Kemenpan RB atau BKN bisa diberikan wewenang untuk memproteksi ASN agar tetap profesional dan tidak terpengaruh politik praktis,” tuturnya.
Tito menegaskan bahwa netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga demokrasi yang sehat. Ia berharap upaya bersama dapat dilakukan untuk memastikan ASN tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab profesional mereka, terlepas dari siapa yang menjadi pemimpin politik.
“Netralitas ASN harus dijaga. Kita perlu mencari jalan untuk membuat sistem yang lebih baik demi mencegah ketidakprofesionalan,” pungkas Tito.
(N/014)
TATEYAMA Beberapa ekor paus berukuran besar dilaporkan terdampar di sepanjang pantai kota Tateyama, Prefektur Chiba, Jepang, pada Rabu (
Internasional
JAKARTA Keluarga besar mendiang diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, menyampaikan harapan agar proses penyelidik
Hukum dan Kriminal
TOKYO Gelombang tsunami awal dampak dari gempa bumi berkekuatan Magnitudo 8,7 yang mengguncang lepas pantai Timur Jauh Rusia pada Rabu (
Internasional
JEMBRANA Sebanyak 40 kader Posyandu Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pada Senin, 28
Kesehatan
DENPASAR Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, secara resmi membuka rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimtek) Anggota DPR
Politik
YOGYAKARTA Suasana haru menyelimuti Gedung Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (30/7/2025), saat prosesi Sumpah Dokt
Sosok
BANDA ACEH Komitmen TNI dalam mendukung kesejahteraan masyarakat kembali ditunjukkan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
Nasional
JAKARTA Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari mekanisme langsung menjadi pemilihan oleh D
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyampaikan
Politik
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan harga minyak mentah hasil produksi sumur r
Ekonomi