TAPTENG – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Zulkifli Simatupang, menegaskan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan Dana Desa wajib dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
Dalam pernyataannya pada Selasa (24/06/2025), Zulkifli menyebutkan bahwa kewajiban publikasi tersebut diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024, yang merupakan petunjuk operasional fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
"Segala bentuk kegiatan desa yang menggunakan uang negara wajib dipublikasikan. Ini amanat regulasi yang harus dipatuhi oleh seluruh pemerintah desa," ujar Zulkifli didampingi Sekretaris dan Kabid Dinas PMD di ruang kerjanya.
Baca Juga:
Ia merinci bahwa dalam Pasal 19 dan 20 peraturan tersebut, pemerintah desa harus menginformasikan nama kegiatan, lokasi, dan besaran anggaran melalui berbagai media publikasi yang dapat diakses masyarakat.
Tak hanya fokus anggaran, pemerintah desa juga diwajibkan mempublikasikan dokumen penting lainnya seperti hasil musyawarah desa, data potensi desa, RPJM Desa, RKP Desa, serta dokumen APBDesa.
Baca Juga:
"Transparansi ini juga diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta diperkuat oleh PP Nomor 60 Tahun 2014 dan beberapa Peraturan Menteri lainnya," tambahnya.
Media publikasi yang dapat digunakan mencakup sistem informasi desa (SID), baliho, papan informasi, media sosial, selebaran, hingga pengeras suara di ruang publik. Ini diatur dalam Pasal 21 Permendesa 2/2024 dan Permendesa 7 Tahun 2023 Pasal 16 dan 17.
Zulkifli juga menjelaskan bahwa penganggaran publikasi kegiatan Dana Desa memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam Undang-Undang maupun dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), seperti PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa dan PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
"Publikasi dilakukan secara swakelola dan partisipatif. Artinya, masyarakat harus dilibatkan dalam proses ini. Ini penting agar kepercayaan terhadap pemerintah desa meningkat," tegasnya.
Menurutnya, Sistem Informasi Desa (SID) menjadi instrumen penting untuk memastikan keterbukaan informasi dan sebagai alat pengawasan sosial.
"Kami di Dinas PMD berkomitmen untuk memastikan informasi ini bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah. Kami ingin mendorong warga ikut aktif mengawasi dan terlibat dalam pembangunan desa," tutup Zulkifli.
Dengan langkah ini, Dinas PMD Tapteng berharap masyarakat desa lebih aktif memberikan masukan dan ikut serta membangun desa yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.*
JAMBI Konflik rumah tangga anggota DPRD Provinsi Jambi, Rendra Ramadhan Usman, berbuntut panjang. Istrinya, Winda Irzalina Pratiwi, bers
Hukum dan Kriminal
NAGAN RAYA Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Ditpidnarkoba) Bareskrim Polri memusnahkan ladang ganja seluas 25 hektare yang tersebar
Hukum dan Kriminal
MUARO JAMBI Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Muaro Jambi melakukan pengecekan terhadap lokasi kebocoran pipa m
Peristiwa
BANDA ACEH Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meninjau langsung progres pembangunan jembatan gantung sepanjang 80
Pemerintahan
DELI SERDANG Insiden ricuh yang terjadi dalam rapat paripurna DPRD Deli Serdang, Senin (23/6/2025), kini berbuntut panjang. Salah satu a
Politik
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dikabarkan akan segera mengisi sejumlah posisi duta besar (dubes) luar negeri yang
Nasional
TOBA Kebakaran hutan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Setelah insiden sebelumnya yang menghanguskan sekitar 10
Peristiwa
MEDAN Gubernur Sumatra Utara (Gubsu) Bobby Nasution menyatakan komitmennya mendukung PSMS Medan dalam menghadapi Kompetisi Liga 2 Indone
Olahraga
JAKARTA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya angkat bicara terkait viralnya kabar empat pulau di Kepulauan Anambas, Kepulau
Pariwisata
JAKARTA Artis kontroversial Nikita Mirzani membantah keras isi surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perda
Entertainment
