Wali Kota Sungai Penuh Tak Hadir Temui Demonstran, Massa Kecewa: Kenapa Menghindar?

SUNGAI PENUH – Gelombang unjuk rasa kembali menggema di Kota Sungai Penuh, Rabu (25/6/2025).

Ratusan aktivis dari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menggelar aksi damai di dua lokasi strategis, yakni di depan Kantor Wali Kota Sungai Penuh dan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

Namun, perhatian publik tertuju pada momen ketika para demonstran gagal bertemu langsung dengan Wali Kota Sungai Penuh, Alfin.

Baca Juga:

• Baron Harahap: LSM, Aktivis, dan Media Adalah Pilar Demokrasi dan Pengawas Kebijakan Publik
• KPK Ungkap 170 Kasus Korupsi di Sumut, Gubernur Bobby Nasution Janji Perbaiki Tata Kelola Daerah

Ketidakhadiran orang nomor satu di Kota Sungai Penuh itu memicu kekecewaan dan spekulasi dari para peserta aksi.

"Kenapa Wali Kota takut bertemu rakyatnya sendiri? Jangan sampai publik menilai bahwa Wali Kota anti kritik," teriak salah seorang orator saat berorasi di depan kantor wali kota.

Massa menilai, dalam semangat demokrasi, seharusnya kepala daerah hadir secara langsung untuk mendengarkan suara rakyat, terutama ketika berkaitan dengan kritik dan masukan terhadap jalannya pemerintahan.

"Kami datang dengan damai, membawa aspirasi. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap pemerintahan yang bersih, bukan permusuhan. Tapi kenapa justru menghindar?" kata seorang aktivis dalam orasinya.

Setelah melakukan orasi di depan Kantor Wali Kota, massa melanjutkan aksi menuju Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

Mereka menyerukan agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih.

Salah satu tuntutan utama demonstran adalah mendesak Kejaksaan untuk segera memeriksa Kepala Desa Pelayang Raya, Supriadi, atas dugaan pelanggaran hukum yang dinilai merugikan masyarakat.

"Kami mendukung penuh penegakan hukum yang adil. Jangan ada tebang pilih, siapapun yang melanggar hukum harus diproses secara terbuka," ujar koordinator aksi.

Aksi yang berlangsung damai itu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP.

Baron Harahap: LSM, Aktivis, dan Media Adalah Pilar Demokrasi dan Pengawas Kebijakan Publik

KPK Ungkap 170 Kasus Korupsi di Sumut, Gubernur Bobby Nasution Janji Perbaiki Tata Kelola Daerah