JAKARTA -Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengumumkan rencana perluasan program nikah massal ke berbagai negara, dengan menyasar Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai peserta utama.
Langkah ini diambil untuk membantu para PMI yang mengalami kesulitan dalam melangsungkan pernikahan secara sah dan teratur.
Pernyataan tersebut disampaikan Nasaruddin seusai menyaksikan prosesi nikah massal 100 pasangan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (28/6/2025).
Baca Juga:
"Kita nanti juga akan memperhatikan pasangan-pasangan kita yang akan melangsungkan perkawinan. Kita akan lakukan secara massal juga di luar negeri," ujar Nasaruddin.
Ia menyebut sejumlah negara tujuan PMI yang masuk dalam target penyelenggaraan program ini, seperti Hong Kong, Taiwan, China, Malaysia, Arab Saudi, serta negara-negara di kawasan Timur Tengah.
Baca Juga:
Untuk memastikan keabsahan hukum Islam, pelaksanaan nikah massal di luar negeri nantinya akan dibarengi dengan peresmian Kantor Urusan Agama (KUA) perwakilan. Hal ini juga menyangkut keberadaan wali hakim yang sah sebagai pengganti wali nikah.
"Di sana kan tidak ada walinya, tidak mungkin mendatangkan wali karena mahal. Maka itu harus ada wali hakim resmi yang diresmikan oleh Kementerian Agama," tegasnya.
Nasaruddin juga menyoroti pentingnya pengawasan administratif agar tidak terjadi praktik poligami, poliandri, atau pernikahan fiktif.
"Jangan sampai ada yang sudah punya istri atau suami di tempat lain tapi menikah lagi di sini. Itu tidak boleh. Kita kontrol ketat," tambahnya.
Setelah sukses di Jakarta dan Jabodetabek, Menag berkomitmen bahwa program nikah massal ini juga akan digelar di berbagai daerah di Indonesia, sebagai upaya menekan fenomena kumpul kebo dan memperkuat institusi keluarga.
"Yang penting masyarakat bisa menikah secara sah, murah, meriah, dan produktif," pungkas Nasaruddin.*
(kp/j006)
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
Politik
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi