ACEH -UNICEF bersama Pemerintah Aceh melalui Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar Workshop Sosialisasi Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029, khusus sektor Perlindungan Anak.
Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Cut Meutia Bapelkes Aceh oleh Universitas Muhammadiyah Aceh, Selasa (1/7/2025).
Workshop ini menjadi forum finalisasi draft sektor Perlindungan Anak sebelum dokumen RPJMA dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk proses kesepakatan lebih lanjut.
Baca Juga:
"Kegiatan ini merupakan lanjutan dari workshop sebelumnya yang membahas RPJMA secara umum. Kali ini kita fokus pada sektor Perlindungan Anak agar penyusunannya benar-benar mendalam dan tepat sasaran," ujar Dr. Hasnani Rangkuti, pengampu sektor Kebijakan Sosial UNICEF Aceh.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tim penyusun RPJMA, SKPA terkait, pekerja dan penyuluh sosial, Forum Anak, lembaga masyarakat, akademisi dari UIN Ar-Raniry dan Universitas Muhammadiyah Aceh, serta perwakilan UNICEF.
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan, dan SDM Bappeda Aceh, Setiawaty, SKM, MPH, menegaskan pentingnya kegiatan ini karena akan menjadi bahan pemaparan resmi Bappeda Aceh di hadapan DPRA pada hari yang sama, pukul 14.00 WIB.
"Draft sektor Perlindungan Anak ini sudah beberapa kali dibahas, dan hari ini menjadi finalisasi sebelum kami sampaikan ke DPRA, sesuai ketentuan Inmendagri," jelas Setiawaty.
Sementara itu, Kepala Dinas PPPA Dalduk dan KB Aceh, Meutia Juliana, menyampaikan apresiasinya atas dukungan UNICEF dan peran aktif Bappeda dalam memfasilitasi isu-isu strategis yang menjadi tupoksi dinasnya.
"Kami berharap, selain Perlindungan Anak, isu perempuan dan pengendalian penduduk juga dapat diakomodir dalam dokumen RPJMA ini," katanya.
Kegiatan ini menekankan pentingnya penyelarasan indikator dan program dalam RPJMA agar dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan dan berdampak langsung pada perlindungan hak-hak anak di Aceh.*
MADINA Wakil Bupati Mandailing Natal (Wabup Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, kembali menunaikan janjinya dengan menyumbangkan gaji seb
Nasional
NAIS BARAT Pemadaman listrik kembali menjadi sumber keresahan bagi warga Nias Barat. Meskipun pihak PLN melalui grup WhatsApp resminya tela
Pemerintahan
JAKARTA tren nail art memang membuat penampilan kuku semakin menarik. Namun, di balik keindahannya, prosedur kecantikan ini bisa membawa d
Kesehatan
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, atau yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong, dituntut 7 tahun penjara oleh Jaks
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerima dokumen perjalanan luar negeri istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UM
Nasional
JAAKRTA Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, kembali melakukan rotasi dan mutasi besarbesaran di tubuh Kejaksaan Agung (Kejagun
Pemerintahan
JAKARTA Kasus penipuan bermodus love scamming kembali mengemuka. Kali ini, seorang pria berinisial YW menjadi korban setelah terpedaya oleh
Hukum dan Kriminal
NIAS BARAT Kasus dugaan penggelapan dana pembangunan tangki septik individu di Desa Hayo, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat tahun an
Nasional
MEDAN Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mulai mengkaji kemungkinan penerapan sistem sekolah lima hari untuk jenjang SD dan SMP
Pemerintahan
MEDAN Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, turut menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait isu Pelay
Pemerintahan