JAKARTA – Pemerintah daerah se-Sumatera Utara, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan kabupaten/kota, resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait program perumahan subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penandatanganan berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, pada Selasa (1/7/2025).
Nota kesepahaman tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri PKP Maruar Siarait, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, serta para bupati dan wali kota se-Sumut.
Baca Juga:
Mewakili Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rully Andriady, ST, menyatakan dukungan penuh terhadap program ini.
"Ini adalah langkah bagus dari pemerintah pusat dalam memberikan perhatian kepada MBR sehingga bisa memiliki rumah yang layak dengan harga terjangkau," ujar Rully.
Baca Juga:
Ia menjelaskan bahwa Provinsi Sumatera Utara akan menerima alokasi sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi.
Pembagian jatah ke masing-masing kabupaten/kota akan ditentukan dalam rapat koordinasi lanjutan.
Rully menambahkan bahwa pembiayaan program ini akan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang menawarkan kemudahan berupa suku bunga rendah, uang muka ringan, dan jangka waktu pembiayaan yang panjang.
"Program ini tentunya sangat bermanfaat, tidak hanya bagi MBR tapi juga bagi ASN yang selama ini belum memiliki rumah. Kami di Madina siap menyambut dan akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas teknis pelaksanaan di daerah," tambahnya.
MADINA Wakil Bupati Mandailing Natal (Wabup Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, kembali menunaikan janjinya dengan menyumbangkan gaji seb
Nasional
NAIS BARAT Pemadaman listrik kembali menjadi sumber keresahan bagi warga Nias Barat. Meskipun pihak PLN melalui grup WhatsApp resminya tela
Pemerintahan
JAKARTA tren nail art memang membuat penampilan kuku semakin menarik. Namun, di balik keindahannya, prosedur kecantikan ini bisa membawa d
Kesehatan
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, atau yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong, dituntut 7 tahun penjara oleh Jaks
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerima dokumen perjalanan luar negeri istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UM
Nasional
JAAKRTA Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, kembali melakukan rotasi dan mutasi besarbesaran di tubuh Kejaksaan Agung (Kejagun
Pemerintahan
JAKARTA Kasus penipuan bermodus love scamming kembali mengemuka. Kali ini, seorang pria berinisial YW menjadi korban setelah terpedaya oleh
Hukum dan Kriminal
NIAS BARAT Kasus dugaan penggelapan dana pembangunan tangki septik individu di Desa Hayo, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat tahun an
Nasional
MEDAN Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mulai mengkaji kemungkinan penerapan sistem sekolah lima hari untuk jenjang SD dan SMP
Pemerintahan
MEDAN Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, turut menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait isu Pelay
Pemerintahan