Tongkat Estafet Jampidsus Beralih ke Rudi Margono, Kejagung Jamin Penanganan Perkara Tetap Ngebut
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi menunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa A
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah daerah se-Sumatera Utara, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan kabupaten/kota, resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait program perumahan subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penandatanganan berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, pada Selasa (1/7/2025).
Nota kesepahaman tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri PKP Maruar Siarait, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, serta para bupati dan wali kota se-Sumut.
Mewakili Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rully Andriady, ST, menyatakan dukungan penuh terhadap program ini.
"Ini adalah langkah bagus dari pemerintah pusat dalam memberikan perhatian kepada MBR sehingga bisa memiliki rumah yang layak dengan harga terjangkau," ujar Rully.
Ia menjelaskan bahwa Provinsi Sumatera Utara akan menerima alokasi sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi.
Pembagian jatah ke masing-masing kabupaten/kota akan ditentukan dalam rapat koordinasi lanjutan.
Rully menambahkan bahwa pembiayaan program ini akan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang menawarkan kemudahan berupa suku bunga rendah, uang muka ringan, dan jangka waktu pembiayaan yang panjang.
"Program ini tentunya sangat bermanfaat, tidak hanya bagi MBR tapi juga bagi ASN yang selama ini belum memiliki rumah. Kami di Madina siap menyambut dan akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas teknis pelaksanaan di daerah," tambahnya.
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi menunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa A
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta tiga menteri Kabinet Merah Putih mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti senilai sekitar Rp21,2 miliar dalam penyidikan dugaan tindak pidana korup
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Rahadi WangsapermanaPENANGANAN sejumlah perkara besar oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dalam beberapa waktu tera
OPINI
HUMBAHAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) membuka peluang kerja sama strategis dengan Temasek Holdings Singapura dalam
EKONOMI
JAKARTA Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan dua laga penentu pada babak perempatfinal yang akan berlangsung mulai Minggu (12/7/2026) di
OLAHRAGA
JAKARTA Polda Metro Jaya membuka kemungkinan memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebaga
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan modus pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap sejumlah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyoroti pihakpihak yang sebelumnya menolak penerapan biodiesel B50. Menurutnya, penolakan tersebut mun
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah resmi menerapkan program mandatori biodiesel B50 yang ditargetkan mampu menghentikan ketergantungan impor solar. Program
EKONOMI